Berita Jakarta

Tolak PHK, Ratusan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta Demo di Balai Kota

Hari ini, ratusan pekerja Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota, Kamis (22/10/2020).

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Panji Baskhara
Wartakotalive.com/Fitriyandi Al Fajri
Hari ini, ratusan pekerja Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota, Kamis (22/10/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA  - Hari ini, ratusan pekerja Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota, Kamis (22/10/2020).

Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kini dipenuhi ratusan pekerja AGD Dinkes DKI Jakarta.

Mereka meminta Anies Baswedan untuk memperhatikan kinerja anak buahnya dalam memimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tersebut.

Pantauan di lokasi, beberapa orang berunjuk rasa pakai perlengkapan alat pelindung diri (APD) seperti masker, baju hazmat, sarung tangan, face shield dan sebagainya.

Baca juga: Demonstrasi Tolak Omnibus Law Sepi, Buruh Mengaku Ada Ancaman Dirumahkan 14 Hari Tanpa Gaji

Baca juga: Buruh Banten Kembali Goyang Jakarta Menentang UU Cipta Kerja

Baca juga: Aliansi Buruh Banten Bersatu Bertolak ke Jakarta, Lalu Lintas di Tangerang Tersendat

Mereka juga membentangkan beberapa spanduk dan poster yang berisi penolakan PHK bagi tenaga kesehatan, dan berikan mereka kebebasan berpendapat dan lainnya.

Salah satu pengurus Perkumpulan Pekerja AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Abdul Adjis akui tengah berseteru pimpinan BLUD AGD Dinas Kesehatan sejak akhir tahun 2019 lalu.

Dia menjelaskan, perselisihan itu berawal ketika pimpinan BLUD hendak membubarkan perkumpulan mereka.

“Kami ini non PNS yang dijamin oleh UU untuk berkumpul dan berorganisasi. Jadi di awal tahun 2020 ini di bulan Februari mulai dibubarkan perkumpulan kami ini,” kata Adjis saat ditemui di lokasi pada Selasa (22/10/2020).

Selain dilarang membuat organisasi sebagai wadah perkumpulan, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) mereka juga tak dibayarkan.

Bahkan, kata dia, sejak April 2020 lalu sampai sekarang iuran BPJamsostek mereka tak kunjung dibayarkan.

“Kemudian masalah alat-alat kesehatan yang tidak sesuai dengan SOP, baik itu unit ambulansnya yang harusnya disekat karena ada penanganan Covid-19"

"Jadi harus ada aturan-aturan teknisnya. Itu yang kami suarakan,” ujar Adjis.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved