Breaking News:

Omnibus Law

Perjuangan Pembatalan UU Cipta Kerja Dinilai Makin Berat karena Pemerintah Dekati NU-Muhammadiyah

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak DPR melakukan legislative review untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Aparat Kepolisian bersitegang dengan pendemo di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja berlangsung ricuh. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak DPR melakukan legislative review untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

KSPI pun berkirim surat kepada 9 fraksi yang di DPR.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin mengatakan, desakan dari KSPI itu wajar dan rasional.

Baca juga: Moeldoko Ungkap Jokowi Tegur Kabinet karena Komunikasi Sosialisasikan UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Namun, dia pesimistis DPR akan menanggapi usulan legislative review tersebut.

"Desakan itu wajar, karena banyak produk legislatif yang merugikan rakyat, dan desakan KSPI itu rasional."

"Namun persoalannya apakah DPR mau? Menurut saya tentu DPR tak akan mau," ujar Ujang ketika dihubungi Tribunnews, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Arief Poyuono: Jokowi Jangan Mau Didikte, yang Mau UU Cipta Kerja Lebih Banyak dari yang Menolak

Ujang mengatakan, upaya pembatalan UU Cipta Kerja akan semakin berat dan sulit.

Di satu sisi, DPR akan berusaha mengarahkan KSPI dan komponen rakyat lain untuk menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sisi lainnya, pemerintah disebut Ujang tengah berupaya mendekati Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Baca juga: Jokowi Tak Ingin Karhutla Duet Maut dengan Covid-19, Menteri LHK Ungkap Singapura Selalu Mengejek

"Yang paling rasional sekarang itu jika Presiden mengeluarkan Perppu."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved