Larangan Kantong Plastik

Ada 80 persen Lebih Konsumen Jakarta Bersedia Beralih ke Kantong Belanja Ramah Lingkungan

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyatakan, mayoritas konsumen di Ibu Kota bersedia beralih dari kantong plastik ke KBRL.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Andy Pribadi
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Pedagang gorengan melayani pembeli di Kawasan Pademangan, Jakarta Utara, masih menggunakan kantong plastik, Kamis (2/7/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

Sebab regulasi itu dapat mengurangi sampah plastik yang selama ini menjadi momok bagi Ibu Kota.

Pihak Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyatakan, mayoritas konsumen di Ibu Kota bersedia beralih dari kantong plastik ke KBRL.

Hal itu terungkap berdasarkan penelitiannya beberapa waktu lalu.

“Lebih dari 80 persen konsumen di DKI Jakarta bersedia untuk beralih ke kantong belanja ramah lingkungan,” kata Tulus saat webinar Kang Singkong melalui aplikasi Zoom pada Kamis (22/10/2020).

Meski demikian, Tulus memberikan catatan kepada pemerintah maupun dunia usaha agar menyediakan KBRL dengan harga terjangkau.

Jangan sampai KBRL yang dijual di pasaran cenderung mahal dibanding kantong plastik biasa.

“Kami mendukung adanya inovasi-inovasi dalam negeri yang terjangkau dan efektif ramah lingkungan,” ujar Tulus.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik menekankan pentingnya bagi pemerintah mempunyai solusi kantong yang ramah lingkungan namun juga terjangkau bagi masyarakat.

Taufik mendukung adanya solusi kantong belanja berbahan singkong karena hasil buatan bangsa sendiri.

“Kantong itu terbuat dari pati singkong petani Indonesia, jadi bisa pakai ulang karena tidak larut air sehingga dapat dicuci,” kata Taufik.

Selain itu, kata dia, penggunaan kantong belanja berbahan singkong juga sejalan dengan Pergub Nomor 142 tahun 2019.

Dengan adanya inovasi lokal seperti ini tentu akan dapat membantu perekonomian rakyat, terlebih dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini.

“Pemerintah harus mengawal inovasi agar benar-benar bisa diimplementasikan secara konsisten di lapangan, jangan lagi ada kebingungan-kebingungan di antara konsumen dan masyarakat,” ujar Taufik.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved