Sidang Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah di PN Jaktim, Ini Keterangan Pegawai BPN

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Cakung BaraT, Jakarta Timur dengan terdakwa Achmad Djufri.

Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan tiga saksi pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur.

Mereka dimintai keterangan permohonan 38 sertifikat tanah yang berujung adanya dugaan tindak pidana pemalsuan.

Baca juga: RAMALAN: Ini Daftar Zodiak Bakal alami Hal Sulit Pada Hari Ini Rabu 21 Oktober 2020

Kepala Seksi Hubungan Hukum dan Pertanahan, Rini Minarsih yang menjadi salah satu saksi menjelaskan bahwa tugasnya adalah memeriksa berkas dan konsep terkait permohonan atas tanah.

Menurut Rini, objek sengketa tanah yang terletak di Cakung Barat, Jaktim tersebut ditangani oleh seksi lain.

Dari sekian berkas yang diberikan pemohon, lanjut Rini, hanya satu berkas yang asli, selebihnya yakni 37 berkas lain dalam bentuk Foto copy.

“Surat hak itu dikeluarkan dari pemohon ada 38, Yang asli saat itu saya lihat satu. Jadi 38 sertifikat, 37 itu foto copy,” kata Rini kepada menjawab pertanyaan hakim, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Viral Video Sekelompok Cewek Rebutan Satu Cowok, Polisi Lakukan Pemanggilan

Rini juga mengatakan objek sengketa tanah yang terletak di Cakung Barat, Jaktim tersebut ditangani oleh seksi lain.

Sementara saksi lain, Danang, memaparkan bahwa dia baru mulai bertugas di BPN Jaktim sejak tahun 2014, setelah sebelumnya sejak tahun 2006 dia bekerja di Kanwil Pertanahan DKI Jakarta.

Sementara untuk tanah yang sedang dipermasalahkan tersebut menurutnya dikerjakan oleh Prayoto, di mana saat ini Prayoto juga sedang menjadi terdakwa dalam sidang terpisah.

Dalam persidangan tersebut, Danang yang mengaku pada saat pengukuran masih bertugas sebagai pengelola data juga menyebut-nyebut nama Paryoto, Achmad Djufri dan Benny Simon Tabalujan.

Baca juga: Ini Ramalan Cuaca DKI Jakarta Rabu 21 Oktober 2020, Akan Terjadi Hujan Petir Pada Jam Ini

“Saat itu saya bukan tugas ukur pada saat itu saya sebagai pengolah data. Pada saat itu (bagian pengolah data) Pak Paryoto,” jelas Danang.

Sebagai informasi Achmad Djufri sebagai terdakwa pemalsuan surat akta autentik diancam pidana menurut ketentuan pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Khadwanto serta didampingi anggota Muarif dan Lingga Setiawan.

Kasus ini bermula ketika Abdul Halim hendak melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN Jakarta Timur.

Baca juga: Hasil Babak Pertama Barcelona vs Ferencvaros 2-0, Gol Dicetak Lionel Messi dan Ansu Fati

Saat itu, Abdul Halim terkejut karena pihak BPN mengatakan ada 38 sertifikat diatas tanah milik, Abdul Halim dengan nama PT. Salve Veritate yang diketahui milik, Benny Simon Tabalujan dan rekannya, Achmad Djufri.

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya juga sudah menetapkan Benny Simon Tabalujan sebagai tersangka.

Bahkan Benny Simon sudah menjadi DPO karena selalu mangkir dari panggilan penyidik.