Omnibus Law

Presiden KSPI Said Iqbal Minta DPR Debatkan Lagi UU Cipta Kerja, Jangan Langsung Buang Badan ke MK

Said Iqbal memastikan massa buruh akan tetap melakukan judicial review terhadap Undang-undang Cipta Kerja.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memastikan massa buruh akan tetap melakukan judicial review terhadap Undang-undang Cipta Kerja.

Materi judicial review UU Cipta Kerja melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sedang disiapkan KSPI bersama Presiden KSPSI Andi Gani dan 32 federasi konfederasi serikat buruh.

Namun, buruh turut mendesak agar DPR terlebih dulu melakukan legislative review terhadap UU Cipta Kerja.

Baca juga: Serapan Anggaran Penanggulangan Covid-19 Nyaris 50 Persen, Berharap Bisa Dongkrak Ekonomi Tumbuh

"Kalau legislative review sudah, kita juga double cover, mempersiapkan judicial review dengan harapan dari rakyat kepada DPR RI."

"Jangan karena kami sedang mempersiapkan judicial review, legislative review-nya tidak mau dilakukan," ucap Said Iqbal saat konferensi pers virtual via aplikasi Zoom, Rabu (21/10/2020).

Melalui mekanisme legislative review oleh DPR, diharapkan terjadi peninjauan ulang atas pengesahan UU Cipta Kerja.

Baca juga: Mantan Pengacara Setya Novanto Fredrich Yunadi Ajukan PK, KPK Bakal Hadiri Sidangnya

"Kerjakan dulu, kita mau melihat debat-debat review atau peninjauan ulang terhadap legislasi (UU Cipta Kerja) oleh legislator," tutu Said Iqbal.

Said Iqbal menegaskan, UU Cipta Kerja harus terlebih dulu dibahas hingga tuntas oleh DPR, sebelum dituntaskan melalui judicial review di MK.

"Ayo debatkan dulu, jangan buang badan ke MK."

Baca juga: Hasil Investigasi TGPF Intan Jaya, Oknum Aparat Diduga Terlibat Pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani

"Kami minta DPR memperhatikan apa yang disampaikan mewakili teman-teman buruh oleh KSPI," paparnya.

KSPI sudah berkirim surat kepada fraksi-fraksi di DPR, untuk melakukan legislative review terhadap UU Cipta Kerja.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendesak DPR membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan.

Presiden KSPI Saiq Iqbal mengatakan, seharusnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat berinisiatif mengajukan legislative review kepada pimpinan DPR.

Baca juga: DAFTAR Terbaru 32 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jakarta Sisa Dua, Aceh Paling Banyak

Sebab, PKS dan Partai Demokrat merupakan fraksi yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved