Pembebasan Lahan Proyek Underpass Jalan Dewi Sartika Terganjal 9 KK Belum Serahkan Sertifikat Tanah

Pemkot Depok menggelontorkan biaya sebesar Rp 59,5 miliar untuk pembebasan lahan tahap satu yang dimulai dari Jalan Kartini Raya sampai Jalan Margonda

Penulis: Vini Rizki Amelia | Editor: Dedy
Wartakotalive.com/Vini Rizki Amelia
Kepala Disrumkim Kota Depok Dudi Mi'raz 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK --- Pembebasan lahan untuk proyek underpass di Jalan Dewi Sartika, Pancoran Mas, Kota Depok, ditargetkan rampung pada Desember 2020.

Kendati demikian, dalam pembebasan lahan tahap satu ini, pihak Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok masih menunggu peta bidang tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok.

Sebabnya masih terdapat sembilan warga (kepala keluarga atau KK) pemilik tanah yang belum menyerahkan fotokopi sertifikat tanah.

“Kalau ini sudah lengkap peta bidang tanah muncul, akan diumumkan oleh BPN Depok. Kami hanya pada tahapan persiapan dan pembayaran tanah tersebut,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Dudi Mi’raz saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/10/2020).

Dudi mengatakan, saat ini, pihaknya tengah berupaya menyelesaikan pembabasan lahan agar proyek pengerjaan fisik underpass Jalan Dewi Sartika bisa segera dilakukan.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Depok menggelontorkan biaya sebesar Rp 59,5 miliar untuk pembebasan lahan tahap satu yang dimulai dari Jalan Kartini Raya sampai Jalan Margonda Raya untuk proyek underpass Jalan Dewi Sartika.

Sementara untuk pembebasan lahan di Jalan Dewi Sartika, kata Dudi, akan dilakukan tahun depan.

Dia berharap seluruh proses pembebasan lahan rampung pada Maret 2021.

“Walaupun sedang masa pandemi Covid-19, kami tetap melanjutkan proses tahapan pengerjaan pembangunan,”

“Setelah proses pembebasan lahan, pembangunan fisik akan dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono menambahkan, pengadaan lahan ini harus lebih dulu dilakukan sebelum pengerjaan fisik dikerjakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Pengadaan lahan ini dibayarkan pada tahun ini dan paling lambat harus rampung pada triwulan pertama tahun 2021," ujar Hardiono melalui sambungan telepon.

Nantinya, dengan adanya underpass ini diharapkan dapat mengurai kemacetan yang kerap menghantui kawaaan Jalan Raya Sawanhan dan Jalan Margonda Raya.

Baca juga: Situ Pengarengan Jorok, Dipenuhi Sampah Makanan, Sandal Jepit, Bangkai Tikus, Hingga Kondom Bekas

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved