Balai Kota

Wagub DKI Bingung DPRD Kritisi Gaya Komunikasi Anies Baswedan yang Nyaris Sempurna

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, komunikasi politik yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat baik.

Wartakotalive.com/Junianto Hamonangan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dengan diberlakukannya kembali PSBB transisi Jakarta tersebut, maka sejumlah antisipasi penularan virus corona atau Covid-19 pun dilakukan, yakni penggunaan masker ditingkatkan 85 persen. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, komunikasi politik yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan legislator setempat berjalan baik.

Hal itu dikatakan Ahmad Riza Patria untuk menanggapi tudingan legislator soal kurangnya koordinasi Anies dengan mereka.

“Komunikasi terus, kan kami rapat-rapat terus. Lalu yang kurangnya di mana untuk komunikasinya?” kata pria yang akrab disapa Ariza ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di kawasan Kebon Nanas, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (22/8/2020).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di kawasan Kebon Nanas, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (22/8/2020). (WARTA KOTA/RANGGA BASKORO)


Ariza mengatakan, selama ini saran dan rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta selalu ditanggapi dengan baik oleh Pemprov DKI Jakarta.

Tak jarang kedua mitra kerja itu menggelar rapat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Ibu Kota untuk melayani warganya.

“Pak Anies juga termasuk gubernur yang sangat rajin, dia hadir dalam setiap yang diagendakan oleh DPRD DKI,” jelas Ariza.

Sebagai wakil Anies di Pemprov DKI Jakarta, Ariza juga turut membantu komunikasi dengan DPRD DKI Jakarta.

Apalagi Ariza memiliki latar belakang di dunia politik, karena saat ini dia mengemban amanah juga sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.

“Saya sejak jadi wakil (Wagub) terus berkoordinasi membantu pak Anies sebagai gubernur bersama DPRD DKI Jakarta,” ungkapnya.

DPRD DKI Jakarta menggelar Raperda penanggunglan Covid-19, Selasa (6/10/2020). Raperda ini memutuskan pemberikan insentif terhadap tenaga kesehatan dan tenaga penunjang sebagai kewajiban pemerintah.
DPRD DKI Jakarta menggelar Raperda penanggunglan Covid-19, Selasa (6/10/2020). Raperda ini memutuskan pemberikan insentif terhadap tenaga kesehatan dan tenaga penunjang sebagai kewajiban pemerintah. (Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri)


Seperti diketahui, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, mengkritik komunikasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan legislatif kurang berjalan harmonis.

“Kedua lembaga ini harus akur dan sejalan supaya rakyatnya terurus dengan baik,” ujar Baco.

Dia mencontohkan, sinergitas yang tidak berjalan maksimal adalah pembahasan mengenai APBD 2021. Berbeda dengan daerah lain, mereka telah melakukan pembahasan mengenai APBD 2021.

“Kan ini berarti tidak ada harmonisasi kelembagaan yang baik, yah ini juga sebetulnya teguran buat pimpinan dewan dan teguran kepada pak Gubernur,” jelasnya.

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved