Breaking News:

PSBB Transisi

Tidak Patuhi Aturan PSBB Transisi, Rumah Makan di Jalan Bugis Disegel, Ini yang Dilanggar

Tempat usaha kuliner tergolong rawan terjadinya kerumunan sehingga harus dipantau penerapan protokol kesehatannya

Penulis: Junianto Hamonangan | Editor: Mohamad Yusuf
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Rumah makan di Jalan Bugis, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (14/10/2020) disegel karena kedapatan melanggar aturan selama penerapan PSBB Transisi. 

WARTAKOTALIVE.COM, TANJUNGPRIOK - Sebuah rumah makan di Jalan Bugis, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (14/10/2020) disegel karena kedapatan melanggar aturan selama penerapan PSBB Transisi.

Kegiatan itu sesuai Pergub Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 79 Tahun 2020.

Tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Baca juga: Dipertemukan dengan Wali Kota Airin saat Demo UU Ciptaker, Mahasiswa Cipayung Plus Usir Wartawan

Baca juga: Kenali Tanda-tanda Adanya Ganguan Kesehatan Mental, Apa Saja

Baca juga: Polisi Telanjangi dan Jemur Pendemo di Bawah Teriknya Matahari, Fadli Zon Tegaskan Pelanggaran HAM

Kemudian juga sesuai dengan Kepgub Nomor 1020 Tahun 2020 tentang pemberlakuan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif.

Kepala Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok, Evita Wahyu Pancawati mengatakan pihaknya menyisir sejumlah tempat usaha di Jalan Bugis, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Dari tiga tempat usaha kuliner yang kita pantau ada satu rumah makan yang disegel dan ditutup sementara,” ungkap Evita, Rabu (14/10/2020).

Evita menambahkan tindakan itu diambil karena pengelola tidak mematuhi ketentuan protokol kesehatan.

Seperti kapasitas kursi yang disediakan masih lebih dari 50 persen dan tidak ada thermo gun.

Baca juga: Wagub DKI Pastikan Hiburan Malam Belum Beroperasi saat PSBB Transisi

Baca juga: Pemkot Bekasi Minta Kemenkes Terbitkan Surat Edaran Batas Tertinggi Harga Tes Swab Rp 900 Ribu

Baca juga: Beredar Video Soeharto Temui Demonstran saat Unjuk Rasa 1967, Netizen Bandingkan dengan Jokowi

“Tempat usaha kuliner tergolong rawan terjadinya kerumunan sehingga harus dipantau penerapan protokol kesehatannya,” ungkapnya.

Evita menegaskan meski dalam PSBB Transisi diberikan kelonggaran namun tetap ada batasan yang harus dilaksanakan agar tidak berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

“Kami akan monitoring aktivitas masyarakat secara rutin di sejumlah lokasi selama masa pemberlakuan PSBB transisi. Bagi para pelanggar akan tetap dikenakan sanksi yang tegas,” ujar Evita. (jhs)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved