Berita Nasional

Nasabah WanaArtha Terus Berupaya Mencari Keadilan

Ribuan nasabah WanaArtha menggantungkan harapan terakhir pada Majelis Hakim untuk mendapatkan kembali uangnya.

Editor: Ichwan Chasani
istimewa
Berbagai upaya dilakukan nasabah WanaArtha untuk mendapatkan haknya. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Berbagai upaya dilakukan nasabah WanaArtha untuk mendapatkan haknya yang saat ini dijadikan barang bukti dan dibekukan Kejaksaan Agung dikaitkan dalam kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya.

Rudy, salah satu pemegang Polis WanaArtha menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencari keadilan agar uang para Pemegang Polis WanaArtha dapat cepat kembali. Sebab, uang yang dibayar nasabah dalam bentuk premi Pemegang Polis dilindungi UU Perasuransian dan sama sekali tidak terkait dengan kasus Jiwasraya.

“Apalagi dikaitkan sebagai milik Beny Tjokro. Itu tuduhan yang sangat menyakitkan bagi ribuan nasabah WanaArtha. Berbagai upaya keras pun kami lakukan dengan mendatangi PN Jakarta Pusat, Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, OJK, Mahkamah Agung, KY. Bahkan Presiden dan DPR agar mengingatkan dan mendesak negara ini hadir untuk membela rakyatnya yang teraniaya karena salah sita penguasa," tutur Rudy, di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Rudy mengingatkan berdasarkan Undang-undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan seorang Hakim wajib memutus sebuah perkara harus berdasarkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Termasuk dalam perkara Jiwasraya yang didalamnya ada uang dan hak-hak nasabah yang seharusnya tidak dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan kepada para terdakwa karena nasabah sesungguhnya tidak tahu menahu dan hakim harus berbuat adil.

"Seyogianya Yang Mulia Majelis Hakim sebagai Wakil Tuhan di dunia ini, dengan berlandaskan keadilan dan hati nuraini serta fakta-fakta yang kasat mata terjadi di lapangan dan di tengah-tengah masyarakat dapat mengabulkan permohonan dari Pemegang Polis WanaArtha sebagai korban yang bukan tersangka dan terdakwa dalam kasus Jiwasraya untuk mengangkat sita SRE WanaArtha Life," urai Rudy.

Rudy menyebut rilis dari laporan keuangan WanaArtha tahun buku 2019 per 31 Desember 2019 yang telah diperiksa Akuntan Publik “Kosasih, Nurdiyawan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan" dan telah dipublikaskan bulan April 2020 di berbagai media cetak dan www.wanaarthalife.com menunjukkan bahwa WanaArtha telah menempatkan sebagian besar dana Asuransi Pemegang Polis WanaArtha pada aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi yang ditempatkan WanaArtha sesuai Peraturan OJK 2016.

Total aset tersebut mencapai Rp. 4.712.185.000 baik dalam bentuk aset seperti saham, aset obligasi korporasi, surat berharga yang diterbitkan, Reksadana Deposito Berjangka, Efek Beragun Aset, Tanah dan Bangunan termasuk aset-aset noninvestasi lainnya seperti kas dan bank, tagihan premi penutupan langsung, aset reasuransi, tagihan investasi, tagihan hasil investasi, tanah, dan bangunan untuk dipakai sendiri, aset tetap lain, dan aset lainnya.

Di dalam pembukuan keuangan WanaArtha maka dapat terlihat adanya keterpisahan antara kekayaan dan kewajiban WanaArtha dengan kekayaan dan kewajiban nasabahnya karena merupakan perintah dari Pasal 21 UU No 20 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 42 ayat 1 dan 2 POJK 2016.

Jika membedah isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 99/PEN.PID.SUS/TPK/V/2020/PN.Jkt.Pst. yang ditetapkan 4 Mei 2020 maka sangat jelas sekali bahwa yang disita adalah Rekening-rekening Efek atas nama PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WAL) dengan Nomor SID : : ISD 170599801960 dan SID: ISD 070783200262 berikut SUB Rekening Efek dimana di dalam sub rekening efek tersebut terdapat berbagai jenis saham termasuk saham-saham yang diterbitkan BUMN.

Ada juga produk unitlink dan produk Tabarru. Berdasarkan Pasal 33 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perjanjian kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, dilarang dan batal demi hukum.

Di dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga diatur bahwa saham dikeluarkan atas nama pemiliknya. Jadi tidak bisa nama pemegang saham berbeda dengan pemilik sebenarnya.

"Berdasarkan siaran pers OJK Nomor SP 09/DHMS/OJK/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020 maka OJK menyatakan bahwa beberapa rekening WanaArtha tidak terkait kasus Jiwasraya. Dari sini menunjukkan bahwa tidak benar bahwa yang disita oleh Kejagung semuanya adalah milik Benny Tjokrosaputro," tegas praktisi hukum lulusan Universitas Parahyangan ini.

Stephanie yang juga nasabah menegaskan dalam kesaksian Benny Tjokrosaputro (Bentjok) dalam kesaksian di sidang Jiwasraya sudah dinyatakan bahwa WanaaArtha hanya merupakan investor.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved