Omnibus Law

Hasto Kristiyanto Ungkap Pemerintah Sempat Anggap PDIP Oposan karena Kritik UU Cipta Kerja

PDIP menanggapi santai fitnah dan tudingan miring terkait UU Cipta Kerja yang ditujukan kepada mereka.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan jurnalis saat bertandang ke redaksi Tribunnews di Palmerah, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Hasto memaparkan pandangan PDIP terkait UU Cipta Kerja dan persiapan Pilkada 2020. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - PDIP menanggapi santai fitnah dan tudingan miring terkait UU Cipta Kerja yang ditujukan kepada mereka.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP memang sudah biasa diserang dan difitnah oleh lawan politiknya.

"Kalau kita diserang, difitnah itu kan sudah biasa bagi PDIP."

Baca juga: Buruh Bakal Teruskan Aksi Tolak UU Cipta Kerja Hingga 16 Oktober 2020 di Seluruh Indonesia

"Dan inilah praktik demokrasi liberal, di mana faktor etika, fatsun politik itu sering dilanggar," kata Hasto di Markas Tribun Network di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

UU Cipta Kerja muncul atas gagasan dari seluruh jajaran Kementerian di Bidang Perekonomian.

"PDIP memberikan dukungan karena kami ingin satu kata dan perbuatan," tegas Hasto.

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 14 Oktober 2020: Pasien Positif Tambah 4.127 Jadi 344.749 Orang

Hasto menceritakan, dalam memberikan dukungan untuk pengesahan UU Cipta Kerja, PDIP turut memberikan kritik-kritik tajam.

"Kami memberikan dukungan kepada pemerintah, tetapi dalam pembahasan, itu pihak pemerintah tahu bagaimana sikap PDIP yang sangat kritis."

"Gimana kita coba luruskan," ujar Hasto.

Baca juga: DAFTAR Terbaru 53 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Tengah Paling Banyak

Karena kritik-kritik tajam, pemerintah bahkan sempat menganggap PDIP menentang penerbitan UU Cipta Kerja.

"Kami mengkritisi di dalam pembahasan tersebut, bahkan kami sempat dicap sebagai oposan (UU Cipta Kerja) dan sebagainya," ungkap Hasto.

812 Halaman

Naskah final Undang-undang Cipta Kerja setebal 812 halaman dikirimkan pihak Sekretariat Jenderal DPR ke pemerintah, Rabu (14/10/2020) siang.

Sekjen DPR Indra Iskandar yang mengantar langsung naskah UU Cipta Kerja kepada Sekretariat Negara, untuk diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved