Kabar Bekasi

DPRD Kabupaten Bekasi Sesali Banyak ASN yang tak Disiplin Menggunakan Nametag

Aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, banyak yang tidak disiplin mengenakan nametag saat di area kantor.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Valentino Verry
Warta Kota/Muhammad Azzam
Ilustrasi Gedung DPRD Kabupaten Bekasi. Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Bekasi telah disetujui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, banyak yang tidak disiplin mengenakan nametag saat di area kantor maupun jam kerja.

Hal itu diutarakan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini kepada Wartakotalive.com, pada Rabu (14/10/2020).

Ani menilai tingkat disiplin ASN Pemkab Bekasi dalam penggunan nametag masih sangat rendah.

Sebanyak 82 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan DPD RI  menerima penghargaan atas masa baktinya selama 10, 20, dan 30 tahun. Penghargaan diberikan Ketua DPD LaNyalla Matalitti, Kamis (1/10/2020).
Sebanyak 82 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan DPD RI menerima penghargaan atas masa baktinya selama 10, 20, dan 30 tahun. Penghargaan diberikan Ketua DPD LaNyalla Matalitti, Kamis (1/10/2020). (Humas DPD untuk Wartakotalive.com)

Terlihat ketika beraktifitas di jam kerja banyak yang tidak mengenakan nametag. Padahal hal itu sangat penting sebagai identitas agar masyarakat dapat mengenalinya.

"Saya pikir sih ini masalah disiplin apratur, ya termasuk pada hal sederhana tapi itu penting," ujarnya.

"Dia mengenakan seragam lembaganya bahwa ia ASN termasuk nama kemudian ada pangkat jabatan karena kan pejabat publik," tutur Ani.

Ani menyebut penggunaan nametag, bahkan pangkat di pundaknya sudah ada aturannya dari Kementerian Dalam Negeri.

Maka harusnya, ada pengawasan serta penegakkan disiplin dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya (PMJ) menangkap seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penanaman Modal dan PelayananPerijinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi, Abdul Hamid (42).
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya (PMJ) menangkap seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penanaman Modal dan PelayananPerijinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi, Abdul Hamid (42). (Warta Kota/Mohamad Yusuf)

"Iya saya rasa penting, ini sederhana tapi strategis, apalagi itu aturannya sudah ada. Jadi aparatur harus disiplin karena kan seragam, nametag itu kan simbol ya," katanya.

"Bukan hanya sekadar pakaian, tapi itu menunjukkan dia itu siapa, kan masyarakat harus tahu," beber Ani.

Ani menuturkan para aparatur tidak perlu takut jika harus menggunakan nametag saat waktu bekerja.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya (PMJ) menangkap seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penanaman Modal dan PelayananPerijinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi, Abdul Hamid (42).
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya (PMJ) menangkap seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penanaman Modal dan PelayananPerijinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi, Abdul Hamid (42). (Warta Kota/Mohamad Yusuf)

Justru, ketika tidak mengenakan nametag itu yang akan menjadi pertanyaan besar.

Apalagi, aturan Kemendagri terbaru ini ialah terkait penggunaan pangkat di pundak para seragam ASN.

"Kalau dia enggak masalah, aparatur enggak perlu takut pakai nametag. Kalau lagi baik-baik aja bukan lagi pelanggaran ya pakai aja kenapa tidak," tandasnya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved