Breaking News:

Omnibus Law

Pengamat Nilai UU Cipta Kerja Picu Ketidakpastian Investasi Migas, Eddy Soeparno Beri Solusi

Pengamat Khawatir UU Cipta Kerja Picu Ketidakpastian Investasi Migas, Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno Beri Solusi

KOMPAS.com/ MOH NADLIR
Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno masih enggan mengungkapkan apakah partainya akan mendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Jakarta, Jumat (13/10/2017). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja mengubah skema kerja sama hulu minyak dan gas.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, kegiatan usaha migas bumi dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Selama ini kerja sama hulu minyak dan gas dilakukan melalui kontrak kerja sama.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengkhawatirkan keberadaan UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi memicu ketidakpastian investasi Migas.

"Adanya ketidakpastian investasi Migas jangan harap investor Migas berinvestasi di Indonesia. Harapan menaikkan lifting migas dan membuka lapangan pekerjaan baru di hulu migas melalui UU Cipta Kerja tidak akan pernah terwujud," ungkapnya dalam siaran tertulis pada Selasa (13/10/2020).

Dia menjelaskan, pada klaster Migas UU Cipta Kerja pasal 5 ayat (1) mengatur kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Padahal UU Migas Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa kegiatan usaha hulu Migas dilaksanakan melalui Kontrak Kerja Sama.

Perubahan regime perizinan, dari kontrak kerja sama menjadi izin usaha, akan menimbulkan ketidakpastian bagi investor migas..

Baca juga: Tengah Malam Ini, iPhone 12 Meluncur di Ajang Apple Event via Online, di Sini jika Ingin Menonton

"Dengan perubahan tersebut, apakah masih menggunakan izin kotrak kerja sama seperti diatur dalam UU Migas 22/2001 atau menggunakan izin usaha seperti diatur dalam UU Cipta Kerja?" ujarnya.

Selain tidak menjelaskan mekanisme izin usaha migas, UU Cipta Kerja juga tidak mengatur kelembagaan yang berwenang memberikan izin.

Baca juga: Djunaidy Abdillah Mantan Bintang Timnas Indonesia Terpilih Jadi Legenda Favorit Sobat Garuda

Halaman
12
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved