Omnibus Law Cipta Kerja

Berikut Ini Alasan Pemprov DKI Tak Ikut Kirimkan Surat Penolakan UU Ciptaker ke Pemerintah Pusat

Pemerintah daerah hanya bisa meminta warganya untuk menjaga ketertiban umum dan mematuhi protokol Covid-19.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
Istimewa/Dok PPID DKI Jakarta
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat memimpin proses penyerahan 100.000 masker dari GEMAS kepada Pemprov DKI Jakarta, Selasa (29/9/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta belum berencana mengajukan surat mengenai penolakan UU Cipta Kerja mewakili buruh kepada pemerintah pusat, seperti halnya Pemprov Jawa Barat.

Sebagai daerah yang lokasinya menyatu dengan pemerintah pusat, DKI merasa unjuk rasa yang disampaikan masyarakat tentu langsung diterima pemerintah pusat.

“DKI ini kan (menyatu) dengan pemerintah pusat karena Jakarta ini Ibu Kota. Saya kira melakukan unjuk rasa sudah langsung menyampaikan kepada pemerintah pusat, kepada presiden, kementerian terkait, DPR, instansi terkait. Yah kami persilakan itu hak warga Jakarta,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI pada Selasa (13/10/2020).

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan, pemerintah daerah hanya bisa meminta warganya untuk menjaga ketertiban umum dan mematuhi protokol Covid-19.

Baca juga: Massa FPI Bubar, Aksi Lempar Batu Malah Terjadi Selama 20 Menit, Polisi Tembakkan Gas Air Mata

Warga juga diminta menyampaikan aspirasinya dengan disiplin dan sikap tanggung jawab.

“Harapan kami tidak perlu dalam jumlah banyak (demonstran) yang penting aspirasi telah disampaikan dan tentu didengarkan dan didiskusikan dengan pemerintah pusat maupun DPR,” ujar pria yang akrab disapa Ariza ini.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengomentari mengenai UU. Soalnya produk hukum itu merupakan hasil bersama pemerintah pusat dengan DPR RI.

Baca juga: Wagub DKI Ahmad Riza Patria Minta Demonstran Penolak UU Cipta Kerja Patuhi Protokol Covid-19

Sedangkan DKI hanya memiliki kewenangan menyusun Peraturan Daerah (Perda) bersama DPRD DKI. Selain itu, DKI juga dapat mengeluarkan regulasi di bawah Perda seperti Peraturan Gubernur (Pergub), Keputusan Gubernur (Kepgub), Surat Edaran dan sebagainya.

“Jadi kami, antar pemerintah pusat dengan daerah mempunyai kewenangan masing-masing, yah saling menghormati dan saling bersinergi positif."

"Karena kami memiliki maksud dan niat yang baik untuk menyerap aspirasi masyarakat dan bisa mewujudkankannya dalam berbagai bentuk peraturan untuk kepetingan nasional kepentingan daerah,” jelasnya. 

Ridwan Kamil kirim surat

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengirimkan surat ke Presiden dan DPR yang berisi penyampaikan aspirasi buruh yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, meski kemudian surat tersebut tidak berarti apa-apa lantaran presiden justru meminta seluruh kepala daerah mendukung UU Ciptaker.

Surat yang diteken Gubernur Ridwan Kamil alias Kang Emil itu dibuat setelah menerima perwakilan buruh dan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung Sate Jawa Barat, Kamis (8/10/2020).

"Pemprov Jawa Barat hari ini mengirimkan surat pertama penyampaikan aspirasi buruh yang isinya sampaikan aspirasikan dari buruh untuk menolak UU Omnibus Law," ujar Ridwan Kamil di depan massa buruh dan mahasiswa.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved