Breaking News:

Trending Topic

Tenggelamkan Partai Demokrat Tending dan Bantahan Cikeas Membiayai Aksi Demo Menolak UU Ciptaker

Setelah sebelumnya muncul trending #TenggelamkanPDIP pagi ini muncul trending topic #TenggelamkanDemokrat. Benarkan karena Cikeas biayai pendemo?

Penulis: Wito Karyono | Editor: Wito Karyono
Kompas TV dan Kompas.com/Kristianto Purnomo
Ilustrasi: Presiden Jokowi saat jelaskan substansi UU Cipta Kerja (kiri) dan demo menentang UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Kamis (8/10/2020). Partai Demorat bantah biayai aksi unjuk rasa. 

Katanya lagi, pernyataan tsb jg lecehkan buruh, mahasiswa, & elemen masyarakat yg murni menyuarakan penolakan.

Ossy Dermawan selanjutnya membagikan pernyataan pers terkait isu tersebut.

Partai Demokrat Tolak RUU Ciptaker, Gelombang Fitnah & Hoax Datang Menerjang

Sehubungan dengan upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Bapak SBY (Ketua MTP PD) terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker 8 Oktober 2020;

Saya selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, berpandangan perlu ada pernyataan pers untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dalam rangka memenuhi hak informasi publik yang didasari oleh kejujuran dan asas fair and balance, sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan Aksi dan Gerakan besar penolakan UU Ciptaker 8 Oktober 2020, diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoax serta tidak berdasar. Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker.

Kerugian Halte Transjakarta yang Dirusak Pendemo Membengkak Jadi Rp 65 Miliar, Ini Kronologinya

2. Bahwa jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat, maka kami akan menempuh jalur hukum.

3. Bahwa benar Partai Demokrat melakukan penolakan terhadap RUU Ciptaker, sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tanggal 3 Oktober 2020, dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020. Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana Partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda.

4. Bahwa sikap berbeda menolak UU Ciptaker ini juga tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, melainkan juga oleh Ormas seperti NU dan Muhammadiyah, akademisi, LSM, Serikat Buruh, Organisasi Mahasiswa serta beberapa Kepala Daerah.

Investigasi Kasus Pembunuhan Pendeta, Tim Pencari Fakta dan Personil TNI Tertembak di Intan Jaya

5. Bahwa sejak minggu sebelumnya, kami sudah mendapat informasi dari media massa tentang rencana aksi unjuk rasa para buruh dan mahasiswa tanggal 8 Oktober 2020, untuk itu DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan Surat kepada para Ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia nomor : 119/INT/DPP.PD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, perihal arahan Ketua Umum kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa. Ini menjadi bukti bahwa Partai Demokrat taat dan patuh pada konstitusi dan mematuhi hukum negara.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved