Breaking News:

Omnibus Law

Partai Demokrat Ancam Polisikan Penuduh 'Cikeas' Dalang Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja

Pernyataan tersebut, kata Ossy, juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Polisi bersitegang dengan para demonstran di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020). Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja berakhir ricuh. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum terhadap pihak yang menuduh Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.

Hal tersebut tersebut disampaikan Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan, menyikapi adanya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan akun-akun buzzer seperti @digeeembok.

Menurut Ossy, pernyataan aksi dan gerakan besar penolakan UU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020, diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoaks, serta tidak berdasar.

14 dari 1.192 Demonstran yang Diciduk Polisi Reaktif Covid-19, 60 Persen Berusia di Bawah 19 Tahun

Pernyataan tersebut, kata Ossy, juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, dengan niat murni menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja.

"Jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat, maka kami akan menempuh jalur hukum," kata Ossy lewat keterangan tertulis, Jumat (9/102/2020).

Ossy mengakui, memang ada arahan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 7 Oktober 2020, kepada anggota DPRD untuk menerima para demonstran di kantor DPRD-nya masing-masing.

PERNYATAAN Lengkap Jokowi Soal UU Cipta Kerja: Unjuk Rasa Penolakan Dilatarbelakangi Hoaks

Hal tersebut dilakukan agar aspirasi masyarakat bisa disalurkan dengan baik, sehingga para pendemo tidak melakukan tindakan anarkis, karena suaranya tidak tersalurkan.

"Partai Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah hoaks dan penyesatan informasi yang dapat mengancam stabilitas sosial, politik, dan keamanan dalam negeri," papar Ossy.

Partai Demokrat dan PKS merupakan partai yang menolak RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang saat rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020) lalu.

UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 9 Oktober 2020: Pasien Positif 324.658 Orang, 247.667 Sembuh

Sementara, Mabes Polri mendalami kemungkinan adanya sosok fasilitator dalam kerusuhan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jakarta.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan, proses penyelidikan dan pendalaman masih dilakukan hingga saat ini.

"Itu pasti masih dalam pendalaman, karena baru kemarin kejadiannya," ujar Awi kepada wartawan, Sabtu (10/10/2020).

 Boyamin Saiman Bukan Penyelenggara Negara, KPK Analisa Uang Rp 1,08 Miliar yang Diterima MAKI

Untuk saat ini, Awi mengatakan kepolisian masih mengumpulkan fakta dan bukti di lapangan.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved