Breaking News:

Omnibus Law

Luhut Puji Jokowi Soal UU Cipta Kerja: Sangat Demokratis, Lebih Baik dari Penguasa-penguasa Lalu

Luhut puji Jokowi soal UU Cipta Kerja yang dinilai dapat mensejahterakan rakyat Indonesia.

Editor: Panji Baskhara
TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan memuji Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi. 

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (6/10/2020).

Dalam kesempatan itu, Luhut mulanya memastikan bahwa pemerintah bersama DPR dalam membuat aturan perundang-undangan tentunya bertujuan untuk kepentingan rakyat dan juga negara.

Menurutnya, prinsip itulah yang terus ditekankan oleh Jokowi kepada jajarannya.

"Jadi kita tidak akan pernah merusak kepercayaan rakyat kita kepada kami dan itu penting dan Presiden berkali-kali menekankan itu," ujar Luhut.

Sementara itu terkait tujuan dari pembuatan Omnibus Law, termasuk di dalamnya adalah UU Cipta Kerja, Luhut mengatakan karena dirasa terlalu banyak peraturan-peraturan yang aneh dan tidak terintegrasi dengan baik.

Namun dirinya membantah ketika ide soal Omnibus Law muncul baru-baru ini.

Sehingga banyak yang menilai seperti terkesan buru-buru dalam pengesahannya.

Menurutnya, Omnibus Law ini memang sudah lama dipikirkan oleh pemerintah, ia mengklaim sudah sekitar empat tahun untuk mematangkan undang-undang sapu jagat tersebut.

"Tapi yang kita lakukan adalah apa yang berlaku umum itu kita buat, sehingga jangan kita jadi negara alien dengan peraturan-peraturan yang aneh-aneh yang tidak terintegrasi antara satu peraturan dengan peraturan lain atau satu undang-undang dengan undang-undang lain," ungkap Luhut.

"Itulah sebabnya lahir Omnibus Law ini. Omnibus Law ini sebenarnya lama, saya katakan dulu Menko Polhukam kami bicara dulu," jelasnya.

Lebih lanjut, Luhut lantas mengungkapkan sosok yang memberikan ide Omnibus Law.

Dikatakannya bahwa dia adalah menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang (ART), Sofyan Djalil yang merupakan petahana.

"Istilah Omnibus Law ini pun keluar daripada Pak Menteri ATR karena Beliau yang belajar di Amerika."

"Jadi enggak ada yang baru, ini sudah lama dikerjakan, kurang lebih empat tahun."

"Jadi kalau dikatakan tidak fair bahwa menuduh pemerintah tidak terbuka dan ketemu kok"

"Presiden juga ketemu sama pimpinan buruh itu," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 20.53

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)

Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved