Breaking News:

Omnibus Law

Tulis di Akun IG, Cellica Nurrachadiana Minta Maaf Tidak bisa Temui Buruh karena Sudah Lepas Jabatan

Selain hanya bisa berharap pemerintah pusat dan DPR membuka ruang, meninjau ulang aturan ini demi kebaikan bersama," katanya.

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Dedy
Warta Kota/Joko Supriyanto
Petahana Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. 

WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG --- Calon Bupati Karawang nomor urut dua, Cellica Nurrachadiana, meminta maaf kepada para buruh yang sudah beberapa hari ini menyuarakan penolakan ditetapkannya Undang Undang Omnibus Law oleh DPR RI.

Petahana Bupati Karawang ini menyampaikan respon para buruh yang menanyakan dirinya tidak hadir ketika buruh melakukan aksi demo di depan kantor Pemerintah Kabupaten Karawang.

Dalam akun Instagram (IG) miliknya @Cellicanurrachadiana, Cellica menyampaikan jika saat ini ia tak bisa menemui kaum buruh karena telah melepaskan jabatannya untuk ikut Pilkada 2020.

"Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf, sebab sejak 26 September lalu, saya sudah cuti melepas sementara jabatan saya sebagai Bupati Karawang," kata Cellica di tulis di akun instagramnya, Jumat (9/10/2020).

Dikatakan Cellica, selama massa kampanye ia diharuskan cuti, sehingga saat ini pengganti dirinya di isi oleh Penjabat Sementara (Pj) Bupati Karawang Yerry Yanuar.

"Mohon dimaafkan jika saya tidak bisa dan tidak boleh menemui secara langsung di pemda dan menemani rekan-rekan buruh dan mahasiswa berjuang," katanya.

Cellica juga menanggapi mengenai subtansi UU Omnimbus Law yang dilontarkan oleh pengikut instagram miliknya, Cellica menyebut jika Omnibus Law domain dan wewenangnya pemerintah pusat dengan DPR.

"Tentu saya tidak bisa berkomentar apapun. Selain hanya bisa berharap pemerintah pusat dan DPR membuka ruang, meninjau ulang aturan ini demi kebaikan bersama," katanya.

Namun Cellica memastikan, jika Pemda Karawang dibawah pimpinan bapak Penjabat (PJ) Bupati Karawang pak Yerry Yanuar sudah meminta secara tertulis kepada pemerintah pusat dan DPR RI untuk mencoba merevisi kembali UU Cipta Kerja.

Serta mendialogkan ulang substansi persoalan dengan semua pihak agar tercipta keadilan bagi semua pihak. Ia pun menyinggung saat kepemimpinanya saat menjadi Bupati dimana, buruh Karawang merasakan UMK tertinggi di Indonesia.

"Saya memahami, apa yang teman-temen buruh inginkan yakni keadilan. Keadilan dan kesejahteraan bagi buruh, juga kemudahan investasi serta kepastian hukum bagi pengusaha. Tentu banyak cara yang bisa dilakukan untuk berjuang. Dengan aksi menyampaikan aspirasi maupun mengajukan Judicial Review ke MK," ucapnya. (JOS)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved