Breaking News:

VIDEO: Sejumlah Menteri Beri Penjelasan Terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja di Kantor Kemenko

Penjelasan UU Cipta Kerja tersebut dilakukan karen adanya gejolak publik pasca disahkannya UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR Senin (5/10/2020)

Editor: Murtopo
Youtube Wartakotalive.com
Sejumlah Menteri kabinet Indonesia Maju memberikan keterangan dalam konferensi pers mengenai penjelasan UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Setelah maraknya aksi demonstrasi dari kalangan buruh yang menolak diterbitkannya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja sejumlah Menteri kabinet Indonesia Maju angkat bicara untuk memberikan keterangan.

Penjelasan UU Cipta Kerja tersebut dilakukan karen adanya gejolak publik pasca disahkannya UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR Senin (5/10/2020) lalu.

Sejumlah Menteri kabinet Indonesia Maju memberikan keterangan dalam konferensi pers mengenai penjelasan UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Menteri yang hadir di acara tersebut yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri KKP Edhy Prabowo mengikuti konferensi pers ini melalui virtual.

Seperti dilansir dari Tribunnews.com, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan, Undang-undang Cipta kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja atau buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan sebelumnya yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, saat ini banyak isu di publik bahwa upah minimum dihapuskan di UU Cipta Kerja, padahal tidak demikian.

VIDEO: Antisipasi Keberangkatan Massa Buruh dari Bekasi, Besok Polisi Akan Lakukan Penyekatan

"Jadi banyak yang berkembang bahwa upah minimum dihapus. Upah minimum ini tetap kita atur, ketentuannya juga tetap mengacu UU Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 78 Tahun 2015," ujarnya saat konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2020).

Selanjutnya, kata Ida, akan diatur dengan peraturan pemerintah, sehingga formula hitungannya lebih detil dalam aturan turunan. 

Selain itu, dia menegaskan bahwa upah minimum kabupaten atau kota juga tetap dipertahankan di UU Cipta Kerja sesuai aturan yang sudah ada.

VIDEO Polisi Amankan 25 Remaja Usai Aksi Demo Buruh di Karawang

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved