Breaking News:

Berita Jakarta

DPRD DKI Jakarta Minta Pemberian Insentif Dimasukkan sebagai Tanggung Jawab Bukan Wewenang

Bapemperda DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta kembali membahas Raperda Penanggulangan virus corona atau Covid-19, Selasa (6/10/2020).

Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
DPRD DKI Jakarta menggelar Raperda penanggunglan Covid-19, Selasa (6/10/2020). Raperda ini memutuskan pemberikan insentif terhadap tenaga kesehatan dan tenaga penunjang sebagai kewajiban pemerintah. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan virus corona atau Covid-19, Selasa (6/10/2020).

Dalam raperda penanggulangan virus corona itu, sejumlah anggota Bapemperda meminta eksekutif untuk mengubah sejumlah poin wewenang dan tanggung jawab.

Seperti mengubah pasal 4 dan 5 dalam raperda tersebut.

Salah satunya adalah wewenang memberikan insentif kepada petugas kesehatan dan tenaga penunjang.

Legislator meminta pemberian insentif bukan dimasukkan ke dalam bagian wewenang, tapi tanggung jawab.

DPRD DKI Perjuangkan Insentif Tenaga Medis Lewat Raperda Penanggulangan Covid-19

DPRD DKI Nilai Anies Baswedan Kurang Siap Bahas Raperda Penanggulangan Covid-19

“Izin pimpinan, ini pemberian insentif dimasukkan ke dalam tanggung jawab bukan wewenang. Kalau wewenang, itu nanti pemerintah bisa memiliki hak untuk tidak membayar sementara peran mereka sangat penting,” kata anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, Selasa (6/10/2020).

Wibi Andrino juga meminta agar keterangan pemberian insentif sesuai kemampuan finansial pemerintah daerah hendaknya dihapus.

Politisi Partai NasDem itu memandang, dana insentif itu tidak hanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) saja, tapi bisa diperoleh dari bantuan pemerintah pusat.

“Terkait sesuai dengan kemampuan keuangan daerah itu, tidak perlu dimasukkan karena nanti dari Perda ini kita atau Pemprov DKI Jakarta bisa minta bantuan lebih kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

“Kalau tertulis sesuai dengan kemampuan daerah, itu malah nanti terkunci hanya menggunakan APBD kita saja,” katanya saat raperda.

Ini Alasan DKI Masukan Azas Kolaborasi dalam Raperda Penanggulangan Covid-19

Raperda Penanggulangan Covid-19 Bakal Disahkan pada 13 Oktober 2020

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved