Breaking News:

Mogok Kerja Nasional

Polisi Larang Aksi Demonstrasi Buruh Tolak Omnibus Law Ciptaker, Fadli Zon: Jangan Diskriminasi

Fadli Zon menyebut, tidak ada kewajiban bagi warga negara untuk meminta izin terkait aksi unjuk rasa yang akan dilakukan.

istimewa
Fadli Zon dalam workshop bertajuk 'The Role of Parliamentarians in Addressing the Challenges of COVID-19 through Implementation of Existing International Biosecurity and Biosafety Frameworks' (Peran Parlemen Dalam Menjawab Tantangan Global COVID-19 Melalui Kerangka Biosecurity dan Biosafety Internasional) yang diadakan oleh Parliamentarians for Global Action dan diikuti oleh sejumlah anggota parlemen dari Indonesia dan Malaysia pada Selasa (22/09/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Politisi Gerindra Fadli Zon mempertanyakan sikap kepolisian yang dinilai pilih kasih dengan menyebut tidak memberikan izin kepada para buruh untuk melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya tidak akan memberikan izin keramaian, terkait demonstrasi nasional buruh dalam rangka penolakan RUU Cipta Kerja, 6-8 Oktober 2020.

Selain itu, di media sosial ramai foto penghadangan terhadap aksi buruh oleh aparat kepolisian di sejumlah lokasi.

Warganet menyayangkan aksi pihak kepolisian yang sampai menggelar pasukan hanya untuk mencegah buruh menyampaikan aspirasi.

VIRAL: Diduga Membuat Konten TikTok Hoax Tentang Masjid Putar Lagu, Youtuber @kenwilboy Dipolisikan

Adapula yang membandingkan dengan sikap aparat yang menjaga demonstrasi terhadap rombongan purnawirawan yang berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata hingga berujung kericuhan beberapa waktu lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan, pelarangan izin keramaian itu lantaran masih meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Kemarin sudah saya sampaikan, Polri tidak akan pernah mengeluarkan izin, untuk pelaksanaan demonstrasi."

Hari Ini Ribuan Buruh Bekasi Raya Ikut Bergabung Aksi Tolak RUU Cipta Kerja di Gedung DPR RI

Mau Ikut Aksi Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Kantor Sekretariat Buruh di Bekasi Dijaga Aparat

"Sekarang masa PSBB. Covid-19 di Jakarta ini cukup tinggi 1.000 per hari. Jangan membuat klaster baru," kata Yusri kepada wartawan di Jakarta, Minggu (4/10/2020).

Bukan hanya demonstrasi, Yusri menyebut kepolisian tak akan memberikan izin keramaian dalam bentuk apapun selama masa pengetatan PSBB di DKI Jakarta.

Ia mengharapkan masyarakat bisa menaati kebijakan yang diambil pemerintah.

Halaman
1234
Editor: Feryanto Hadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved