Otavio Dutra Terkejut Dapat Undangan Resmi untuk Rapat dengan DPR RI

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Bek Persija Jakarta, Otavio Dutra, tak menyangka mendapat undangan dari DPR RI untuk sebuah rapat penting.

Menurut pesepak Bola berusia 36 tahun ini, dirinya diminta melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN).

Agenda rapat tersebut dijadwalkan berlangsung bersama Komisi X DPR RI, Senin (5/10/2020) pukul 14.00 WIB.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Brigadir Jenderal Hendro Pandowo (Kepala Satgas Anti Mafia Bola), Arya Yuniarto (Pakar Olahraga), Otavio Dutra (Atlet Naturalisasi), Pengurus Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), dan Pengurus Badan Keolahragaan Indonesia (BAKI).

Agenda rapat tersebut berlangsung untuk mendapatkan masukan terkait pidana dalam dunia olahraga.

Otavio sudah mendapatkan undangan secara langsung dari DPR RI untuk melangsungkan rapat bersama Komisi X.

"Ya, DPR memang mengundang saya untuk ikut acara tersebut," kata Otavio saat dikonfirmasi TribunJakarta, Senin (5/10/2020).

Menurutnya, acara RDPU tersebut berbarengan dengan agenda latihan yang akan dijalani klubnya Persija Jakarta.

Untuk itu, pemain yang sudah berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) itu memohon maaf tidak bisa mengikuti agenda tersebut.

Pemain kelahiran Fortaleza, Brasil, itu lebih memilih melangsungkan persiapan bersama Persija Jakarta.

"Tapi sepertinya saya tidak bisa ikut ke rapat itu karena nanti sore saya ada latihan bersama Persija," tutupnya.

Sebelum Otavio, manajer tim Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, sudah terlebih dahulu mendapatkan undangan untuk melangsungkan rapat bersama Komisi X DPR RI.

Saat itu, pria yang akrab disapa Bepe itu turut mendukung revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN).

Revisi UU SKN diyakini dapat memperbaiki nasib para atlet profesional yang ada di Indonesia.

“Hal-hal yang paling penting bagi atlet yang utama adalah status profesi. Di sini dalam Pasal 55 UU SKN memang sudah diatur dengan baik bahwa atlet profesional adalah atlet yang menjalankan kegiatan olahraga sebagai suatu profesi,” kata Bepe beberapa waktu lalu.

Namun, kondisi di lapangan berbanding terbalik dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, status profesi atlet masih belum diakui secara penuh.

Kondisi tersebut bisa mengakibatkan para atlet yang terlibat langsung di dunia olahraga hanya bersifat menyalurkan hobi dan tidak dianggap profesi.

Hal tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi pria yang akrab disapa Bepe tersebut.

Menurutnya, jika suatu saat terjadi masalah antara atlet dengan klub atau federasinya masing-masing bisa menyulitkan dalam proses penyelesaian sengketanya.

“Sehingga ketika terjadi konflik antara atlet dengan klub atau federasinya tidak bisa dibawa ke ranah (aturan) tenaga kerja,” ujarnya.

Untuk itu, pria yang pernah menimba ilmu di Diklat Salatiga itu sangat mendukung UU SKN perlu direvisi demi kebaikan para atlet sepak bola di Indonesia.

Terlebih, saat ini masih belum mencakup bahasan soal serikat pekerja sebagai atlet.

Saat ini, lanjut Bepe, hanya di dunia sepak bola yang sudah mempunyai asosiasi pekerja resmi yang sudah diakui keberadaannya yakni Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI).

Sementara itu, pada cabang olahraga lain masih belum memiliki serikat pekerja serupa yang melindungi para atletnya.

Menurut Bepe, asosiasi pekerja resmi di dunia olahraga itu perlu dibuat untuk mengcover dan membantu para atlet memperjuangkan haknya pada saat terjadi permasalahan.

Tak hanya itu, pria yang pernah berkarier di kompetisi Malaysia bersama Selangor FA itu turut menyoroti kepastian hukum bagi para atlet.

Sebab, selama ini ada dua badan arbitrase olahraga yakni BAKI dan BAORI yang malah membuat hukum bagi para atlet menjadi tidak jelas.

Selain itu, untuk mendaftarkan kasusnya saja ke badan arbitrase olahraga perlu membutuhkan dana yang besar.

Kondisi tersebut tentunya akan menyulitkan bagi para atlet yang terlibat permasalahan secara langsung.

“Badan arbitrase ini tidak mewakili atlet dengan baik. Untuk mendaftarkan kasus di BAKI minimal perlu uang Rp50 juta. Itu terlihat di situs mereka. Artinya permasalahan atlet ini cukup memberatkan. Ini arbitrase berbiaya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bepe menginginkan kedua badan arbitrase olahraga itu disatukan demi memudahkan para atlet.

“Ke depan kita berharap badan ini disatukan entah apa namanya,” pungkasnya.