Breaking News:

Banjir Jakarta

LSM Desak Pemprov DKI Utamakan Fungsi Ekologis Dalam Penanganan Banjir di Ibu Kota

Pemprov DKI Jakarta diminta pengendalian banjir di Ibu Kota mengedepankan fungsi ekologis.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Valentino Verry
YouTube Pemprov DKI Jakarta
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf saat paparan di rapat pimpinan (rapim) pengendalian banjir pada Senin (3/8/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta diminta pengendalian banjir di Ibu Kota mengedepankan fungsi ekologis.

Hal ini berkaca pada rencana DKI yang ingin menanggulangi banjir selama tiga tahun dari 2020-2022 dengan dana sebesar Rp 5,2 triliun.

Sekretaris Jendral Koalisi Perkotaan Jakarta Ubaidillah mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir.

Hanya saja dia meminta, agar salah satu pengendalian banjir melalui pembangunan sejumlah waduk tidak hanya sebagai pengendali banjir, tapi berfungsi secara ekologis.

“Waduk tidak hanya sebagai pengendali banjir, tetapi memiliki sirkulasi air dan daur hidrologi yang baik. Menyerap ke dalam tanah sebagai cadangan air tanah,” kata Ubaidillah berdasarkan keterangan yang diterima pada Senin (5/10/2020).

Supri Manfaatkan Banjir Jakarta untuk mengais rejeki.
Supri Manfaatkan Banjir Jakarta untuk mengais rejeki. (Rafsanzani Simanjorang)


“Kemudian agar permukaan air tanah dan permukaan tanah stabil, tentu bisa menjadi sumber air baku bagi rakyat,” lanjutnya.

Aktivitas lingkungan ini mengingatkan hal tersebut karena pembangunan atau revitalisasi badan-badan air belakangan ini memakai sistem betonisasi, sehingga cenderung menghilangkan fungsi ekologis.

Seperti pada waduk yang dilakukan betonisasi misalnya, Ubaidillah meragukan mampu memotong 20 persen debit air dari aliran sungai.

Soalnya danau, waduk yang dilakukan betonisasi ibarat air di dalam bak yang tidak ada sirkulasi.

“Oleh karena itu program pembangunan situ dalam rencana tiga tahun ke depan agar supaya berfungsi secara ekologis, jangan dilakukan betonisasi,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad mengaku, lembaganya sudah mengkaji program pengendalian banjir 2020-2022 yang telah dipaparkan Kepala Dinas SDA Juaini Yusuf pada rapim awal Agustus 2020 lalu.

Menurut Syaiful, paparan Juaini dalam menanggulangi bencana banjir dianggap cukup menjanjikan.

"Sekarang publik berharap program-program yang telah dibuat dapat dieksekusi secara profesional dan bebas KKN. Jadi tidak sekadar menjadi program di atas kertas,” kata Syaiful.

Meski demikian, Syaiful mengingatkan kendala yang akan dihadapi dalam melaksanakan program penanggulangan banjir. Di antaranya pembebasan lahan, pelelangan proyek, dan sebagainya.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf saat meninjau pengerukan lumpur di KBB tepatnya di dekat Mal Season City, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Rabu (26/8/2020) siang.
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf saat meninjau pengerukan lumpur di KBB tepatnya di dekat Mal Season City, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Rabu (26/8/2020) siang. (Warta Kota)


“Kemudian yang menjadi perhatian juga, publik perlu dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan penanggulangan banjir,” katanya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp 5,297 triliun untuk penanggulangan banjir yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2020-2022.

Dana sebanyak itu merupakan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 12,5 triliun.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, ada tujuh proyek yang bakal dikerjakan dinasnya selama tiga tahun.

Di antaranya pembangunan polder pengendalian banjir; revitalisasi pompa pengendali banjir; pembangunan waduk pengendali banjir; peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali kewenangan kementerian; pembangunan vertikal drainase; sistem informasi penunjang banjir; serta tanggul laut NCICD.

“Dari tujuh program itu, anggaran terbesar ada pada peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali kewenangan kementerian sebesar Rp 2,070 triliun,” kata Juaini pada Selasa (18/8/2020).

Juaini mengatakan, anggaran itu diprioritaskan untuk pengadaan lahan di lima kali besar di antaranya Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Sunter, Kali Ciliwung dan Kali Jatikramat.

Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur, Juaini Yusuf saat meninjau lokasi pendestrian trotoar di Jakarta Timur.
Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur, Juaini Yusuf saat meninjau lokasi pendestrian trotoar di Jakarta Timur. (Warta Kota/Joko Supriyanto)

Selain itu pemerintah juga membangun turap dan mengeruk endapan lumpur, sehingga debit air yang tertampung bisa lebih banyak lagi.

“Untuk pembebasan kali-kali, merupakan lanjutkan dari yang belum kami bebaskan di lima titik tersebut,” ujar Juaini.

Kemudian untuk proyek terbesar kedua adalah pembangunan enam waduk senilai Rp 880,2 miliar.

Rinciannya Waduk Brigif, Waduk Pondok Ranggon, Waduk Lebak Bulus, Wauk Cimanggis, Waduk Rambutan dan Waduk Sunter Selatan.

“Alokasi dana Rp 880,2 miliar untuk melanjutkan pengadaan lahan sebesar Rp 365,2 miliar dan konstruksi waduk Rp 515 miliar,” jelas Juaini.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved