Wakil Gubernur DKI Jakarta Klaim PSBB Jilid II Didukung Daerah Penyangga

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II di Ibu Kota didukung banyak pihak.

Menurut dia, PSBB Jakarta Jilid II tidak hanya didukung pemerintah pusat, tapi juga dari pemerintah daerah sekitarnya.

Pemerintah daerah tersebut yaitu kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan Banten.

“Alhamdulillah kami Pemprov DKI selalu rapat dan koordinasi dengan daerah-daerah tetangga," kata Ahmad Riza Patria saat meninjau RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2020).

"Seperti Banten dan Jawa Barat serta kabupaten dan kota di Bodetabek,” ujar pria yang akrab disapa Ariza ini.

• 7.806 Orang Positif Virus Corona di Jakarta Utara dan 130 Orang Meninggal Dunia

• Pemprov DKI Jakarta Data OTG Jalani Isolasi di Rumah untuk Dipasangi Pengumuman

Ariza mengatakan, setiap kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu disinkronkan dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan yang disinkronkan adalah PSBB jilid II yang dimulai sejak Senin (14/9/2020) sampai Minggu (11/10/2020).

“PSBB yang kami perketat ini, alhamdulillah mendapat dukungan, tidak hanya dari pemerintah pusat, daerah tetangga tapi juga masyarakat. Mudah-mudahan kasus Covid-19 terus menurun,” kata dia.

Menurutnya, semua kepala daerah tingkat provinsi, kota dan kabupaten di wilayah Jabodetabek memiliki hak untuk mengajukan usul mengenai penanggulangan Covid-19.

• Rahmat Effendi Terima Bantuan Ventilator dari Kemenkes untuk Penanganan Pasien Virus Corona

• Update: Kasus Aktif Virus Corona di Kecamatan Babelan Melonjak dari 20 Menjadi 60 Kasus

Dia mengatakan hal tersebut untuk menanggapi usulan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Menteri Koordinaator Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan.

Usulan itu soal pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 Jabodetabek beberapa waktu lalu.

“Sebetulnya kan sudah diatur melalui peraturan pemerintah pusat, Kemenkes bahwa kewenangannya sudah ada."

"Pemerintah pusat tugas apa dan masing-masing provinsi juga sudah punya tugas serta tanggung jawabnya."

"Jadi silakan semua boleh punya usul, nanti diputuskan bersama pemerintah pusat," katanya.

• Pemasangan Papan Pengumuman di Rumah OTG Virus Corona Dikritik DPRD, Pemprov DKI Tetap Ngotot Pasang

• Arief R Wismansyah Bakal Siapkan Hotel untuk Isolasi Pasien Virus Corona Orang Tanpa Gejala