Breaking News:

Pilkada

PP Muhammadiyah Geram Melihat Pemerintah Tetap Ngotot Gelar Pilkada Serentak 2020

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menyoroti kasus Covid-19 di Indonesia yang kian meningkat.

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Valentino Verry
Warta Kota/Henry Lopulalan
Presiden Joko Widodo (jongkok kiri) bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin (jongkok kanan), yang disaksikan Sekretaris MUI Anwar Abbas, Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, Wakil Presiden keenam Try Sutrisno (tengah), Ketua Ketua MUI bidang Pendidikan dan Ketua MUI bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat Lukmanul Hakim (kiri-kanan) meletakkan batu pertama proyek pembangunan Menara MUI di Bambu Apus, Jakarta, Kamis (26/7) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menyoroti kasus Covid-19 di Indonesia yang kian meningkat.

Saat ini, angka penyebaran virus berbahaya tersebut sudah melebihi 290.000 kasus, dan angka kematian yang mendekati 11.000 kasus.

Melihat angka yang ‘menyeramkan’ tersebut, PP Muhammadiyah mulai terusik. Apalagi dalam waktu di sejumlah wilayah akan digelar Pilkada serentak.

Kekhawatiran itu tentu semakin sangat beralasan apalagi melihat rendahnya tingkat kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat.

"Oleh karena itu sangat dikhawatirkan pilkada ini akan bisa menjadi tempat penyebaran baru yang lebih massiv dan merata dari covid-19," kata Anwar dalam keterangannya, Jumat (2/10/2020).

Sekjen MUI, Anwar Abbas, menyatakan pihak MUI secara resmi memanggil Rizieq Shihab untuk menanyakan terkait rencana Aksi Bela Islam Jilid III tanggal 2 Desember 2016 mendatang.
Sekjen MUI, Anwar Abbas, menyatakan pihak MUI secara resmi memanggil Rizieq Shihab untuk menanyakan terkait rencana Aksi Bela Islam Jilid III tanggal 2 Desember 2016 mendatang. (Rangga Baskoro)

Jika masih banyak pelanggaran kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan, ia pun memprediksi akan terjadi ledakan pasien baru Covid-19.

Sehingga persoalan bangsa ini terutama dalam bidang ekonomi tentu akan semakin berat.

Meskipun pihak penyelenggara Pilkada sudah berkali-kali menyatakan mereka telah mempersiapkan langkah-langkah bagi terselenggaranya Pilkada yang aman dari Covid-19, PP Muhammadiyah tak sepenuhnya percaya.

"Fakta di lapangan hal itu tidak ada dan tidak tegak, sehingga bak kata pepatah masih jauh panggang dari api. Oleh karena itu pemerintah dan KPU hendaknya meninjau ulang waktu pelaksanaan Pilkada ini," ungkapnya.

Menurut Anwar, Pilkada adalah tanggung jawab bersama, namun ia khawatir jika kata-kata ini akan menjadi tempat berlindung bagi penyelenggara ketika Pilkada menjadi sebuah musibah penyebaran Covid-19.

 Sebab yang sangat bertanggung jawab dalam masalah ini tentu adalah pemerintah dan penyelenggara Pilkada itu sendiri, karena mereka tetap ngotot untuk menyelenggarakannya di tengah pandemi Covid-19.

Aparat gabungan dari Tim Satgas Covid-19 menggelar operasi yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan di Kecamatan Cigudeg dan Cibumbulang, Kabupaten Bogor pada Rabu (30/9/2020).
Aparat gabungan dari Tim Satgas Covid-19 menggelar operasi yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan di Kecamatan Cigudeg dan Cibumbulang, Kabupaten Bogor pada Rabu (30/9/2020). (Wartakotalive.com/Hironimus Rama)

"Padahal seperti kita ketahui masyarakat luas sudah menghimbau dan mendesak pemerintah, KPU dan DPR untuk menundanya," katanya.

Anwar pun mempertanyakan jika terjadi ledakan penyebaran virus corona, apa bentuk pertanggung jawaban pemerintah.

"Apakah cukup mereka menyampaikan permintaan maaf saja kepada rakyat luas atau mereka harus diseret ke meja hijau untuk mempertanggung jawabkan, kalo ke Meja hijau siapa pelakunya?" ucapnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved