Omnibus Law

Ketua Umum Kadin: Mogok Kerja yang Bukan Diakibatkan Gagal Runding Tidak Sah!

Kadin membuat surat edaran yang menyatakan sikap resmi organisasi terkait rencana mogok kerja nasional yang akan dilakukan serikat buruh.

Editor: Yaspen Martinus
instagram @hotmanparisofficial
Rosan Roeslani (kanan) 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membuat surat edaran yang menyatakan sikap resmi organisasi terkait rencana mogok kerja nasional yang akan dilakukan serikat buruh.

Pada surat yang ditandatangani Ketua Kadin Rosan Roeslani itu dijelaskan, sesuai pasal 137 UU 13/2003, mogok kerja adalah hak dasar pekerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai, sebagai akibat dari gagalnya perundingan.

“Namun sebagai pengejawantahan UU tersebut, pada Kepmenakertrans No 23/2003 pasal 3 ditegaskan, jika mogok kerja dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan, maka mogok kerja tersebut tidak sah,” tulis Rosan, Kamis (1/10/2020).

Banyak Anggotanya Kena PHK, KSPN Ogah Ikut Aksi Mogok Nasional Buruh 6-8 Oktober 2020

Selain itu, seiring UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan dalam rangka upaya penanggulangan dan penanganan pandemi Covid 19.

Pemerintah DKI Jakarta dalam pasal 14 ayat 1 huruf (a) dan (b) dari Pergub 88/2020, telah mengatur demi kesehatan bersama, masyarakat umum ataupun karyawan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul/bergerombol di suatu tempat.

“Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenakan sangsi sesuai ketentuan Penggulangan dan Penanganan Covid-19,” terang Rosan.

DAFTAR 62 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Sumut dan Sumbar Paling Banyak

Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengimbau seluruh perusahaan yang menjadi anggotanya, untuk mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan mogok kerja beserta sanksinya.

Pihaknya juga mengimbau kepada semua pekerja/buruh di setiap perusahaan untuk mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan tentang mogok kerja, serta penanggulangan dan penanganan Covid-19.

Sebelumnya, puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja menyepakati aksi mogok nasional, sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.

Mahfud MD: Nobar yang Langgar Protokol Kesehatan Dilarang, Bukan Cuma untuk Film G30S/PKI

Kesepakatan tersebut diambil setelah mendengarkan pandangan dari masing-masing serikat pekerja, dalam rapat bersama di Jakarta, Minggu (28/9/2020).

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional direncanakan dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai 6 Oktober 2020, dan diakhiri saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020.

 Hatta Ali Tak Kenal Jaksa Pinangki dan Andi Irfan Jaya, tapi Berkawan dengan Anita Kolopaking

“Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi."

"Di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan,” ujar Said lewat keterangan tertulis, Senin (28/9/2020).

Menurutnya, dasar hukum secara konstitusional mogok nasional ini adalah menggunakan dua undang-undang, yaitu UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi), dan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

 Ekstasi Produksi Rumahan di Cipondoh Berlambang Transformers, Dua Minggu Hasilkan 400 Butir

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved