Breaking News:

ILC TV One

Selasa 29 September ILC TV One akan Tayangkan Tema Idiologi PKI Masih Hidup? Ada Link Streaming

Tema ILC TV One Selasa 29 September 2020 berjudul Idiologi PKI Masih Hidup? Hasil polling di Twitter mengejutkan!

TV One
ILC TV One malam ini, Selasa (11/8/2020) mengulas soal Covid19 

Di sisi lain, pernyataan Gatot yang meminta agar film G30S PKI produksi pemerintah Orde Baru diputar kembali, merupakan strategi propaganda yang dijadikan 'jualan' untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat politik (political benefits).

"Dengan propaganda ini diharapkan dapat membangun empati dan simpati," tambah Karyono.

 Jokowi Perpanjang Masa Berlaku Paspor Jadi 10 Tahun, Penerapannya Tunggu Permenkumham

Ia juga menilai gaya politik Gatot yang getol menggunakan narasi komunis dan PKI, mirip gaya politik Orde Baru yang gemar 'jualan' isu komunis/PKI.

"Tetapi di lupa, bahwa momentumnya sudah lewat."

"Propaganda menggunakan narasi komunis/PKI tidak sama kondisinya ketika Orde Baru menggunakan narasi ini, karena momentumnya tepat."

 Korban Jiwa Akibat Covid-19 Tembus 10.105 Orang, Indonesia Masuk Peringkat 17 Dunia

"Karenanya, strategi propaganda Orde Baru sangat efektif untuk melanggengkan kekuasaan," imbuhnya.

Selain itu, propaganda isu komunis/PKI sudah tidak efektif untuk menaklukkan lawan politik.

Hal itu teruji ketika isu tersebut digunakan guna membendung laju dukungan PDIP dan Joko Widodo dalam beberapa kali pemilu.

 Bocah Palmerah Tawuran Dini Hari, Pelaku Termuda Masih Berumur 10 Tahun, KJP Terancam Dicabut

Propaganda isu komunis/PKI terbukti tidak mampu menaklukkan lawan politik yang diserang dengan isu tersebut.

"Jadi, menurut saya, pihak yang terus menerus menggunakan isu komunis dan PKI sebagai propaganda politik untuk tujuan berkuasa, adalah kelompok yang tidak mau belajar dari kegagalan."

"Mereka kurang kreatif dan inovatif dalam membuat propaganda yang lebih efektif dan simpatik," tutur Karyono.

 Politikus PDIP Ungkap Pinangki Geser Perabotan Tahanan Lain Agar Bisa Olahraga di Rutan Kejagung

Sebelumnya, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo mengaku diminta tiga kali oleh Presiden Joko Widodo, untuk menjadi orang nomor satu di TNI.

Gatot yang kala itu menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), mengaku sempat menolak tawaran tersebut.

Ia mengungkapkan ketika itu bukannya tidak mau menjabat Panglima TNI, melainkan menurutnya situasi kala itu tidak pas bagi dirinya untuk mengemban jabatan tersebut.

 Respons Isu Kebangkitan PKI, Gubernur Lemhannas: Komunisme di Dunia Sudah Mati

Bahkan, saat itu ia mengaku justru menyarankan Jokowi agar memberikan jabatan tersebut kepada Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna yang kala itu menjabat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

"Karena kita sama-sama tahu begitu beliau (Jokowi) jadi Presiden, kan beliau hanya didukung sama rakyat."

"Di DPR beliau tidak punya partai," kata Gatot dalam wawancara khusus yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Kamis (24/9/2020).

Sebelumnya Gatot juga menceritakan pertemuan-pertemuannya dengan Ketua DPR saat itu, yakni Setya Novanto (Setnov), sebelum dilantik sebagai Panglima TNI.

Gatot mengungkapkan suatu sore ia pernah 'dijebak' temannya untuk melakukan pertemuan dengan Setnov di Singapura.

Ia merasa 'dijebak', karena saat itu temannya hanya mengajaknya untuk makan di Singapura.

 PostgreSQL 13 Diluncurkan, Ini Keunggulan Database Open Source Tercanggih di Dunia

Dalam pertemuan itu, kata Gatot, Setnov bertanya kepadanya mengapa Gatot tidak menemui dirinya sebagai Ketua DPR, untuk meminta dukungan sebagai Panglima TNI.

Gatot kemudian menjelaskan kepadanya, sama seperti yang ia sampaikan ke Jokowi bahwa situasinya belum tepat.

Dua pekan kemudian, kata Gatot, ia ditelepon oleh Setnov yang mengatakan telah mendapat surat dari Jokowi.

 Gatot Nurmantyo Klaim Diganti karena Nobar Film G30S/PKI, Politikus PDIP: Jabatan Tak Ada yang Abadi

Isi surat tersebut, kata Gatot, Jokowi mengajukan Gatot sebagai Panglima TNI.

"Beliau (Setnov) tanya, surat ini harus saya apakan?"

"Saya jawab, ada dua Pak Ketua. Yang pertama sobek-sobek masuk kantong sampah."

 Bukan karena Covid-19, Ini Penyebab Suami Bupati Bogor Meninggal, Bolak-balik Berobat ke Guangzhou

"Yang kedua terserah Pak Ketua. Karena saya bukan tidak berkeinginan, situasi seperti itu jangan saya dulu, nanti," ungkap Gatot.

Berdasarkan catatan Tribun, setelah dilantik menjadi Panglima TNI oleh Jokowi, Gatot mengeluarkan surat telegram Panglima TNI NR ST/1192/2017 tanggal 18 September 2017.

Surat telegram itu berisi perintah kepada jajaran TNI untuk menyelenggarakan kegiatan nonton bareng film Pengkianatan G 30 S/PKI bersama keluarga dan masyarakat.

 Langgar Etik Naik Helikopter Mewah, Ketua KPK Firli Bahuri Cuma Diberikan Sanksi Teguran Tertulis

Setelah mengeluarkan perintah itu, Gatot mengungkapkan seorang sahabatnya yang merupakan politikus senior di PDIP, memperingatinya untuk berhenti melakukannya.

"Saya sudah memerintahkan. Sahabat tersebut ketemu sama saya. Pak Gatot, hentikan kalau tidak saya tidak bisa menjamin, bisa dicopot."

"Itu sahabat saya mengingatkan seperti itu. Peringatan sahabat itulah yang meyakinkan saya, itu harus terus," tutur Gatot.

 Gubernur Lemhannas: Waspada Kebangkitan PKI Jangan Dijadikan Alat Politik, Tetap Gunakan Akal Sehat

Terkait perintah tersebut, Gatot mengungkapkan ketika itu sebagai Panglima TNI, ia tidak meminta izin dari Presiden atau Menko Polhukam.

Menurutnya, hal itu karena ia tidak perlu meminta izin, dan perintah itu tidak melanggar hukum.

"Apakah itu melanggar? Tidak. Buktinya Presiden juga ikut nonton di Bogor," ucap Gatot.

 Pidato Jokowi di Sidang Umum PBB Dinilai Tak Sesuai Kata dengan Perbuatan, Ini Contohnya

Gatot kemudian mengungkapkan alasannya mengeluarkan perintah tersebut.

Berdasarkan pengamatannya, ia mengindikasikan adanya kebangkitan komunisme atau yang ia sebut sebagai neo komunisme.

Puncaknya, menurutnya terjadi pada 2008, di mana ketika materi pelajaran sejarah terkait G30S PKI dihapus dari semua sekolah.

 Diperiksa Polisi Lima Jam, Gula Darah Hadi Pranoto Naik

Selain itu, kata Gatot, menurut survei, 90 persen pemuda Indonesia tidak meyakini adanya Partai Komunis Indonesia (PKI).

Bahkan buktinya, kata Gatot, seorang jenderal TNI yang pada saat itu menjadi stafnya, menceritakan tentang anaknya yang kuliah di Universitas Indonesia tidak tahu siapa DN Aidit yang merupakan tokoh PKI.

Perintah tersebut, kata Gatot, utamanya bagi prajuritnya, karena banyak prajuritnya yang berusia muda.

 Pemprov DKI Kembali Buka Lowongan Tenaga Kesehatan Covid-19, Ini Kriteria yang Dibutuhkan

Ia yang ketika itu menjadi Panglima TNI tidak ingin ada prajuritnya yang tidak mengetahui sejarah kelam tentang PKI.

"Pelajaran sejarah paling gampang ya dengan menyetel film. Kalau saya buat buku, siapa yang mau baca?"

"Sehingga saya hanya mengingatkan bahwa Indonesia pernah ada sejarah kelam tahun1948."

 Langgar PSBB, Rumah Makan Hingga Tempat Cukur Rambut di Sunter Agung Ditutup Tiga Hari

"Hanya 13 hari tanggal 28 (18) sampai dengan 30 September 1948, tapi yang meninggal 1.920-an. Jangan sampai peristiwa kelam ini terjadi lagi," papar Gatot.

Mengklarifikasi polemik pernyataan terkait pencopotannya yang tengah ramai saat ini, Gatot kemudian menegaskan ia tidak dicopot sebagai Panglima TNI karena perintah menonton film tersebut.

Meski begitu, ia membuka kemungkinan hal tersebut bisa saja terjadi.

 Febri Diansyah Pamit dari KPK, Ajukan Surat Pengunduran Diri pada 18 September 2020

"Jadi saya ulangi, saya dicopot bukan karena itu. Bisa saja terjadi seperti itu kan. Tapi saya tidak pernah mengatakan saya dicopot berdasarkan itu," papar Gatot. (Fransiskus Adhiyuda)

Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved