Virus Corona Jabodetabek
DKI Jakarta Klaim Pernah Lakukan Mini Lockdown Sebelum Arahan Presiden RI Joko Widodo
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim, Ibu Kota sebetulnya pernah melakukan mini lockdown sebelum arahan Joko Widodo.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Intan Ungaling Dian
WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim, Ibu Kota sebetulnya pernah melakukan mini lockdown.
Mini lockdown itu, kata Ahmad Riza Patria, dilakukan, jauh sebelum ada arahan dari Presiden RI Joko Widodo, Senin (28/9/2020).
Kemudian, mini lockdown itu menggunakan konsep Kampung Siaga di semua RW.
“Jadi itu sebetulnya juga mini lockdown, Pak Gubernur Anies Baswedan sudah membentuk Kampung Siaga di setiap RW," ucap Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Selasa (29/9/2020) malam.
"Setiap RW di seluruh Jakarta diblok begitu, atau dikurangi pintu keluar-masuknya, ada penjaganya dan portalnya,” katanya lagi.
• Fraksi PDIP DPRD DKI Minta Anies Baswedan Terapkan Mini Lockdown sesuai arahan Joko Widodo
• Jokowi: Mini Lockdown yang Berulang Lebih Efektif Ketimbang Tutup Satu Kota Atau Provinsi
Pria yang arkab disapa Ariza ini mengatakan, Kampung Siaga yang dibentuk Anies Baswedan juga telah disiapkan fasilitas pendukung.
Misalnya, menyediakan tempat mencuci tangan, hand sanitizer, dan pengecekan suhu tubuh.
Kemudian, Pemprov DKI Jakarta melalui perangkat RW setempat rutin menyemprotkan cairan disinfektan ke perkampungan warga.
“Masyarakatnya juga didata bagi yang membutuhkan bansos (bantuan sosial) akan dikirim bantuan."
"Lalu RW tersebut membuat Gugus Tugas atau Satuan Tugas yang berperan menyosialisasikan protokol 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan),” ujarnya.
• Puluhan ASN Positif Covid-19, Pemprov DKI Lockdown Empat Gedung
• Kantor Kementerian Kesehatan Jadi Klaster Covid-19, Epidemiolog UI: Kenapa Tidak Dilockdown?
Ariza menjelaskan, saat itu kebijakan yang dibuat Anies Baswedan disebut pembatasan sosial berskala lokal (PSBL), bukan mini lockdown.
Kemudian, RW yang warganya banyak terpapar Covid-19 akan dimasukkan sebagai zona pengendalian ketat (WPK) dari puskesmas setempat.
“Jadi gubernur telah menghadap presiden sekitar 2-3 minggu lalu dan disampaikan akan melakukan isolasi terpusat dan terkendali."
"Oleh presiden didukung, bahkan disiapkan Wisma Atlet dan hotel,” katanya.
• Alasan IDI Minta Anies Baswedan Lockdown Jakarta Dua Minggu: Kita Maunya Lockdown!
• Satu Hakim Positif Covid-19 dan 9 Pegawai Reaktif, PN Jakarta Pusat Dilockdown Satu Minggu
Menurut Ariza, Pemprov DKI juga menyediakan 3 tempat yaitu di JIC Jakarta Utara; Graha TMII di Jakarta Timur, dan Graha Ragunan di Jakarta Selatan.
Berdasarkan data yang diterima dari corona.jakarta.go.id, tercatat ada 40 RW yang masuk kategori WPK.
Rinciannya, 18 RW berada di Jakarta Pusat, sembilan RW di Jakarta Selatan, lima RW di Jakarta Timur, empat RW di Jakarta Barat, tiga RW di Jakarta Utara dan satu RW di Kepulauan Seribu.
Untuk kasus aktif di Jakarta mencapai 12.726 orang yang tersebar di 913 RW di Jakarta.
Mereka ada yang menjalani isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit secara intensif.
Wilayah Jakarta Timur, tercatat sebagai RW dengan kasus aktif tertinggi mencapai 248 RW.
Disusul Jakarta Barat mencapai 237 RW, Jakarta Selatan 170 RW, lalu di Jakarta Pusat 139 RW dan Jakarta Utara ada 119 RW.
• Kepala Disnakertrans DKI: Banyak Kantor Pemerintahan yang Lakukan Lockdown dan Swab Test Mandiri
• Kantor Ditutup Akibat Covid-19, BMKG Pastikan Pemantauan Gempa Bumi dan Tsunami Tak Ikut Lockdown
Sedangkan jumlah kasus konfirmasi positif secara total di Jakarta sampai Selasa (29/9/2020) mencapai 73.309 kasus.
Dari jumlah tersebut, total 58.865 orang dinyatakan telah sembuh dengan tingkat kesembuhan 80,3 persen dan 1.718 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 2,3 persen.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan kepada lima Wali Kota Administrasi membuat batasan mandiri.
Tujuannya, agar permukiman yang bersih dari virus corona (Covid-19) dapat terjaga secara baik.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu mengatakan, pemerintah telah mengantongi data orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP).
Serta, orang yang terinfeksi virus corona di seluruh wilayah DKI Jakarta.
• Jokowi: Kalau Dulu Lockdown, Mungkin Pertumbuhan Ekonomi Kita Bisa Minus 17 Persen
• Takut Tertular Corona, Warga Pasang Tulisan di Pagar: Mohon Maaf Kami Lockdown
Dia meminta, agar para Wali Kota Administrasi di lima wilayah untuk memerhatikan peta penyebaran ODP, PDP, dan pasien positif corona.
Alasannya, hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran gejala penyakit ke permukiman lain yang terbebas dari corona.
“Saya mau minta kepada para Wali Kota untuk menggerakkan jajaran di bawahnya dari mulai camat, lurah, RW, RT bahkan termasuk mungkin Karang Taruna, untuk membuat batas-batas menjaga wilayah bersih tidak tertular,” kata Anies Baswedan.