Breaking News:

PSBB Kota Bekasi

Denda Tak Pakai Masker di Kota Bekasi Masih Digodok, Selama Ini Pelanggar Hanya Dapat Peringatan

Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairuman J Putro mengatakan pembahasan mengenai besaran sanksi pelanggar protokol kesehatan masih dibahas

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Wito Karyono
Warta Kota/Rangga Baskoro
Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairuman J Putro saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi. Ia menyebut besaran denda pelanggar PSBB di Kota Bekasi masih dibahas. 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI -- Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairuman J Putro mengatakan pembahasan mengenai besaran sanksi pelanggar protokol kesehatan masih dalam tahap diskusi.

Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur sanksi pelanggar protokol kesehatan secara intens dilakukan oleh Pansus 12 yang khusus menangani permasalahan Covid-19 di Kota Bekasi.

"Paling denda akan kita diskusikan, akan mengambil berapa elemen rapat, minimal untuk menguji berapa yang pantas, karena perda ini harus dilihat efektivitasnya," ujar Chairuman saat dikonfirmasi, Selasa (29/9/2020).

Alternatif denda maupun sanksi tak hanya diberlakukan bagi masyarakat yang tak kedapatan mengenakan masker.

Anak Gadisnya Dibawa Kabur Driver Taksi Online, Sang Ibu Waswas Karena Mencium Terjadi Kekerasan

Manajer Persita Tangerang I Nyoman Suryanthara Pertanyakan Kapan Wabah Pandemi Covid-19 Selesai

Sanksi bagi para pelaku usaha juga alan diatur sehingga aparat tiga pilar bisa bertindak secara jelas dan tegas saat melakukan operasi atau razia.

"Sama, pelaku isaha juga nanti banyak sanksinya. Bisa berupa administrasi, bisa denda atau pidana. Nanti dibahas," katanya.

Chairuman menambahkan pembuatan raperda untuk memperkuat payung hukum dari Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 29 Tahun 2020, tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran ATHB dalam penanganan wabah corona virus disease 2019 atau Covid-19.

Empat Orang Pengusaha Kafe di Galaxy Diminta Membuat Surat Pernyataan, Ini Alasannya

Diketahui bahwa perwal tersebut merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman pengenaan sanksi pelanggar PSBB.

"Secara hukum, perwal dan pergub bermasalah, bisa berpotensi untuk digugat. Karena setiap perubahan di masyarakat harus dengan perda. Ini jiga merupakan masukan dari Kapolres, Kajari dan pengadilan," tutur Chairuman.

Selama ini, masyarakat yang kedapatan melanggar protokol kesehatan di Kota Bekasi hanya diminta membuat surat pernyataan di depan hakim dan jaksa tanpa ada efek jera.

Kompetisi Liga 1 Kembali Ditunda, Asisten Pelatih Arema FC: Bakal Ada Penyakit Baru

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved