Breaking News:

Amnesty International Sebut Dua Pejabat Baru di Kementerian Pertahanan Terimplikasi Kasus Tim Mawar

Usman menilai, dengan langkah Menhan Prabowo Subianto tersebut, maka Presiden Jokowi dan DPR akan semakin dinilai melanggar janjinya.

TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan inspeksi pasukan saat upacara penyambutan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, ada dua pejabat baru di lingkungan Kementerian Pertahanan yang pernah terimplikasi kasus Tim Mawar.

Usman menilai, dengan langkah Menhan Prabowo Subianto tersebut, maka Presiden Jokowi dan DPR akan semakin dinilai melanggar janjinya.

Terutama, dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini.

Istrinya Meninggal, Ruslan Buton Boleh Keluar Bui Empat Hari

Usman mengatakan, Presiden Jokowi baru saja menyerahkan kendali kekuatan pertahanan negara kepada seseorang yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Termasuk, penghilangan paksa, oleh Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia sendiri.

Sekarang, kata Usman, orang tersebut melanjutkannya dengan mengangkat orang-orang yang terimplikasi hukum atas Kasus penculikan yang pernah diadili di mahkamah militer.

UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 25 September 2020: Pecah Rekor Lagi! Pasien Positif Tambah 4.823

"Perkembangan ini mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan, bahwa para pemimpin Indonesia telah melupakan hari-hari tergelap dan pelanggaran terburuk yang dilakukan di era Soeharto."

"Ketika Prabowo memimpin pasukan khusus, para aktivis menghilang dan banyak tuduhan penyiksaan dan penganiayaan lainnya," kata Usman ketika dikonfirmasi, Jumat (25/9/2020).

Untuk itu, Amnesty menyerukan pemerintah untuk memastikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu diselidiki secara menyeluruh.

Pemprov DKI Gandeng 26 Rumah Sakit Swasta Bantu Tangani Pasien Covid-19

Diselesaikan sepenuhnya sesuai keadilan hukum, dan korban hilang dijelaskan nasib dan keberadaannya, serta diberikan ganti rugi yang efektif.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved