Breaking News:

Pilkada Depok

ASN Depok Dampingi Calon Wali Kota Depok, Idris, Bertemu Badrul Kamal, Bawaslu Depok Tindaklanjuti

ASN Depok tersebut bersama anggota DPRD Kota Depok mendampingi Mohammad Idris bertemu dengan Wali Kota Depok pertama Badrul Kamal, Kamis (24/9/2020).

Wartakotalive.com/Dodi Hasanuddin
Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok akan menindaklanjuti temuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendampingi calon Wali Kota Depok, Mohammad Idris, bersilatuhrami dan meminta restu kepada Badrul Kamal.

Seperti diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah menetapkan pasangan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono sebagai calon Wali Kota depok dan Wakil Wali Kota Depok di Pilkada Depok 2020.

Demikian juga pasangan Pradi Supriatna- Afifah Alia yang ditetapkan sebagai calon Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota Depok.

KPU Kota Depok menetapkan kedua pasangan tersebut sebagai calon Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota Depok pada Rabu (23/9/2020).

Sementara itu, ASN Depok tersebut bersama anggota DPRD Kota Depok mendampingi Mohammad Idris bertemu dengan Wali Kota Depok yang pertama Badrul Kamal pada Rabu (23/9/2020)

Menanggapi hal tersebut Ketua Bawaslu Kota Depok akan menindaklanjuti temuan tersebut. Bawaslu Kota Depok akan mengkajinya terlebih dahulu.

"Kami sudah mendapatkan informasinya. Saat ini kami sedang mengkajinya secara internal. Nanti, kami kabari selanjutnya," ujar Luli Barlini, Jumat (25/9/2020).

Luli menjelaskan, ASN dilarang keras terlibat langsung dalam Pilkada. Hal tersebut diatur dalam UU No 5 Tahun 2014. Kemudian UU No 10 Tahun 2019.

Selanjutnya oleh PP No 42 Tahun 2004 dan PP No 53 Tahun 2010. Ditambah lagi oleh Surat Menpan-RB No B/71/M.SM.00.00/2017 pada tanggal 27 Desember 2017 dan SE KASN No B-2900/KASN/11 2007 pada November 2017.

"Ada sanksi yang diberikan kepada ASN yang terlibat dalam Pilkada. Sanksinya dari sanksi moral dan sanksi administrasi berupa sanksi disiplin," tuturnya.

Cegah Klaster Pekerja Lapangan, Belasan Orang Pekerja Proyek di Pulau Tidung Jalani Swab Test

MAKI Kecewa Firli Bahuri Tak Dicopot dari Jabatan Ketua KPK, Berharap Sanksi Etik Bisa Menjewer

Menurut Luli, sesuai dasar hukum yang berlaku ASN dilarang untuk memasang spanduk promosi calon kepala daerah. Menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah  dengan atau tanpa menggunakan atribut parpol.

Mendekati parpol terkait rencana pengusulan diri atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah. Mengunggah , memberi like, mengomentari atau menyebarluaskan gambar maupun visi misi bakal calon kepala daerah melalui media online atau media sosial.

Mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah, menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan parpol.

Lalu, foto bersama dengan bakal calon kepala daerah.

Penulis: Dodi Hasanuddin
Editor: Dodi Hasanuddin
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved