Wagub DKI Klaim Operasi Yustisi Efektif, Pempus Minta Aparat Ditingkatkan

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, petugas gabungan terus melakukan operasi yustisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sasarannya adalah orang yang tak memakai masker, dan berkerumun selama PSBB berlangsung.

Politisi Partai Gerindra ini menyebut, operasi yustisi gencar dilakukan untuk menekan potensi penularan Covid-19 antar warga.

“Operasi yustisi cukup baik dan cukup efektif, namun sesuai (instruksi) pemerintah pusat terus ditingkatkan aparatnya TNI, Polri bahkan Satpol PP,” kata pria yang akrab disapa Ariza ini di Balai Kota DKI pada Selasa (22/9/2020).

• Pemakaian Masker Hingga Penerapan Jaga Jarak, Kapan Berakhir? Berikut Penjelasan Ilmuwan WHO

Ariza mengatakan, sebetulnya operasi mengenai protokol kesehatan Covid-19 sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta ketika wabah ditemukan di Ibu Kota sejak awal Maret 2020 lalu.

Namun saat itu operasinya tidak terlalu masif dan belum melibatkan unsur Polri dan TNI.

“Sejak PSBB kami juga hadir melakukan pemantauan agar masyarakat bisa patuh dan taat terhadap protokol Covid-19,” ujarnya.

“Virus corona masih ada di sekitar kita, jadi kunci terbaik untuk memutus mata rantai adalah melaksanakan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak),” tambahnya.

• Pemakaian Masker Hingga Penerapan Jaga Jarak, Kapan Berakhir? Berikut Penjelasan Ilmuwan WHO

Kata dia, seluruh petugas yang ada di lapangan terus melakukan evaluasi. Hasil evaluasi itu akan dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dibawa rapat bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta serta pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

“Sebetulnya setiap hari kami rapat koordinasi dengan Satgas Covid-19 membahas semua bidang, termasuk ketersediaan tempat tidur, ruang ICU, obat-obatan, dan rumah sakit dan lainnya. Semua didiskusikan, dirapatkan dan diputuskan lalu kami laksanakan,” ungkapnya.

• Polda Metro Jaya Luncurkan Aplikasi Si Ondel, Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa Online

Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah memberikan restu kepada Pemprov DKI Jakarta soal kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Bahkan presiden memerintahkan 380.000 personel gabungan TNI dan Polri untuk membantu mengawasi dan memantau pelaksanaan tiga masa PSBB, yakni PSBB awal, PSBB transisi hingga PSBB awal jilid II.

“Itu (pengerahan personel) sudah dimintakan langsung oleh Bapak Presiden, sehingga kami terus berkoordinasi tidak hanya dalam hal sumber daya manusia (SDM), tapi juga termasuk di RS wisma atlet kami serahkan kepada TNI/Polri untuk membantu melaksanakan,” kata Ahmad Riza Patria berdasarkan keterangan dari PPID DKI Jakarta pada Selasa (15/9/2020). (faf)