Breaking News:

Pendidikan

Agar Kuota Belajar Tak Mubazir, KPAI Minta Kemdikbud Tambahkan Kuota Umum untuk PJJ

Kuota umum 5 GB kemungkinan tak cukup mengingat selama ini penggunaan platform belajar lebih rendah dibandingkan WA, download video, searching google.

Dok. Humas Kemendikbud
komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti memberikan paparan saat membuka kegiatan Antisipasi Tindak Kekerasan Peserta Didik Jenjang SMP Angkatan III di Jakarta, Selasa (15/9/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - Kementerkan Pendidikan dan Kebudayaan menggelontorkan anggaran hingga Rp 7 triliun lebih untuk memberikan paket kuota internet kepada siswa dan guru jenjang PAUD/TK sampai SMA/SMK, juga kepada mahasiswa dan dosen di Perguruan Tinggi.

Adapun ketentuannya, paket kuota internet untuk peserta didik PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB.

Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.

Video: Mendikbud Nadiem Bantah Hapus Pelajaran Sejarah di Sekolah

Sementara itu paket kuota internet untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar.

Paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar.

 Ini Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020 yang Diterbitkan Kemendikbud

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, kuota umum sebesar 5 GB kemungkinan tidak cukup jika mengingat selama ini penggunaan platform belajar lebih rendah dibandingkan penggunaan aplikasi WhatsApp, download video, searching google, dan media soaial.

Berdasarkan survei pembelajaran jarak jauh (PJJ) siswa, yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada April 2020, terungkap bahwa PJJ secara daring didominasi penugasan melalui aplikasi WhatsApp, email dan media social lain seperti Instagram (IG).

"Adapun rinciannya adalah sebesar 87,2 persen responden melakukan interaksi PJJ secara daring melalui chating dengan aplikasi WA/Line/telegram/IG, sebanyak 20,2 persen menggunakan zoom meeting, 7,6 persen video call WA dan telepon hanya 5,2 ," kata Retno.

 Masker Dilapisi Tisu dan Diolesi Minyak Esensial, Perlukah? Ini Penjelasan Lengkap Pakar Kesehatan

Artinya, kata dia, mayoritas menggunakan aplikasi yang justru lebih membutuhkan kuota umum.

"Aplikasi seperti Zoom meeting malah hanya digunakan para guru sebanyak 20 persen saja dari total 1700 responden siswa," ujar Retno.

Hasil survey PJJ siswa, kata dia, juga menunjukkan bahwa penugasan yang paling tidak disukai siswa adalah membuat video dan foto.

Selain membutuhkan memori besar di gadget, juga membutuhkan kuota besar saat mengirim melalui aplikasi WA guru ataupun media sosial lainnya.

 Heboh Suara Dentuman Misterius di Sumatera Selatan, Ini Tanggapan BMKG dan PVMBG

"Pengiriman ataupun menerima video kiriman, semuanya butuh kuota besar, sehingga 5 GB kuota umum perbulan rasanya terlalu sedikit. Dari survei KPAI, penugasan mengirim video mencapai 55 persen dari 1700 responden," katanya.

Dari survei PJJ siswa yang dilakukan KPAI, tambah Retno, hanya 43,3 persen guru yang menggunakan platform.

Dari jumlah tersebut, 65 persen menggunakan google classroom, sebanyak 24,5 persen menggunakan platform Ruang Guru, Rumah Belajar, Zenius dan Zoom; sedangkan 10 persen menggunakan aplikasi WhatsApp.

“Kuota belajar dalam paket yang diberikan kepada para peserta didik berdasarkan apa spesifikasinya, apakah aplikasi yang sudah menjadi partner Kemdikbud ataukah semua aplikasi dapat dipergunakan dengan tidak terikat pada provider tertentu, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan paket belajar,” tanya Retno.

 TERUNGKAP Motif Pelaku Mutilasi Manajer HRD Bukan Karena Emosi dan Dendam, Ini Faktanya

Kalau misalnya peserta didik melakukan pembelajaran, tapi dari sekolah harus menggunakan aplikasi lain selain dari yang di paketkan, itu berarti akan masuk ke kuota umum.

Belum lagi kalau gurunya mengharuskan videocall , maka 5 GB akan cepat habis dengan kuota utama dibanding kuota belajar.

Sementara itu, merujuk pada hasil survei KPAI, kata Retno, maka kuota belajar berpotensi mubazir karena minim digunakan.

Sebab, mayoritas guru justru lebih senang menggunakan aplikasi yang jatuhnya justru merupakan kuota umum.

 Masker Dilapisi Tisu dan Diolesi Minyak Esensial, Perlukah? Ini Penjelasan Lengkap Pakar Kesehatan

"Kalau kuota belajar minim pemakaiannya padahal kuotanya besar, maka hal ini perlu disiasati agar uang Negara dapat dioptimalkan membantu PJJ daring, jangan malah menguntungkan providernya," ujar Retno.

Retno mengatakan, sebaiknya dari provider mengeluarkan kartu yang khusus untuk pelajar dan fleksibel penggunaannya sesuai kebutuhan pembelajaran, jadi kartu tersebut hanya digunakan untuk siswa dan tidak di perjual belikan.

"Akan lebih baik jika provider mengeluarkan kartu baru yang sudah aktf , masa berlaku 1-3-6 bulan aktivasi provider dengan kuota khusus siswa, dengan demikian siswa dapat menggunakan kartu baru tersebut untuk belajar,” papar Retno.

Menurut Retno hal itu lebih efektif dibandingkan dengan mengeluarkan paket belajar dari provider dan bisa di akses di aplikasi ataupun dial, tapi semua masyarakat bisa membeli, akhirnya malah bukan khusus untuk siswa, dan bisa salah sasaran.

DKI Siagakan Puluhan Personel Evakuasi Damkar untuk Bantu Warga Terdampak Banjir

"Pembagian kartu bisa disalurkan ke sekolah, untuk pengambilannya dapat diwakili oleh orangtua siswa, dan digilir waktunya per hari agar tidak menimbulkan kerumunan dan semuanya dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan” katanya.

Mengingat selama PJJ fase pertama maupun PJJ fase kedua, para siswa lebih banyak memerlukan kuota umum dibandingkan kuota belajar.

Karena selama PJJ penggunaan aplikasi WhatsApp, download video, searching google, dan media sosial yang masuknya kuota umum lebih dominan dibandingkan kuota belajar.

Update Banjir Jakarta: 30 Jalan Umum di Jakarta Barat Terendam Banjir, Ini Daftar Lengkapnya

"Maka KPAI minta Kemdikbud menambahkan kuota umum dan mengurangi kuota belajar. Hal ini untuk lebih memaksimalkan penggunaan bantuan kuota internet bagi pelaksanaan PJJ dan akan sangat membantu para siswa dan orangtua dalam PJJ secara daring," kata Retno. (bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved