Mendagri Sebut Pilkada Momentum Memilih Pemimpin yang Bisa Mengatasi Krisis Pandemi Covid-19

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut Pilkada serentak Tahun 2020, harus menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin yang kuat.

Pemimpin legitimate yang dipilih rakyatnya serta pemimpin yang diharapkan mampu menangani krisis akibat pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

• Doa Anies untuk Kepergian Anak Buahnya, Camat Kelapa Gading M Harmawan, karena Terpapar Covid-19

• Ketika Anies Inspeksi TPU Pondok Ranggon Menjelang Tengah Malam, Dengarkan Cerita Para Petugas

Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI dan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) di Gedung DPR di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Menurut Tito, Pilkada serentak 2020 ini tidak hanya diharapkan jadi momentum memilih pemimpin yang mampu atasi krisis.

Tapi juga jadi instrumen untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih maksimal menangani pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

"Kalau setting-nya tepat ini akan menjadi kontribusi dalam rangka menekan Covid-19 ini. Di negara kita yang menganut sistem demokrasi dengan desentralisasi," katanya.

"Di mana sosial kontrol kendali akan sulit dikerjakan oleh pemerintah pusat sendirian karena sistem desentralisasi membagi kekuasaan pusat dan di daerah-daerah pun juga terbagi lagi menjadi tingkat provinsi dan kabupaten/kota," tambahnya.

Spiritnya baik, lanjut Tito, tetapi ini menjadi tantangan ketika berhadapan dengan permasalahan nasional yang memerlukan keserempakan dan kekompakan pusat dan daerah.

• Kasus Baru Covid-19 Melonjak di Kabupaten Bogor, Cileungsi Catat Rekor Tertinggi

• Viral Video Dua Pria Berseragam Pungli Sopir Truk di Jalan Raya Hankam, Jatiwarna Bekasi

Yaitu dalam menghadapi krisis yang bersifat nasional.

Maka lanjut Mendagri, tantangan sekarang adalah bagaimana melaksanakan Pilkada yang lancar dan aman dari covid-19.

Sekaligus lewat pesta demokrasi lokal ini bisa terpilih kepala daerah yang definitif dan legitimate.

"Artinya mendapat dukungan dari rakyatnya dan memimpin upaya penanganan krisis pandemi di daerahnya masing-masing lebih kuat selain juga aman covid-19," jelasnya.

"Tidak menjadi media penularan tapi justru menjadi kontribusi sekali lagi untuk penanganan covid-19 itu sendiri maupun dampak sosial ekonominya," tambah Tito.

Tito juga mengungkapkan bahwa pada tanggal 9 September 2020, Menkopolhukam telah mengundang seluruh stakeholder terkait dengan pelaksanaan Pilkada.

Dalam rapat koordinasi khusus yang dihadiri Penyelenggara Pemilu, Polri, TNI , Kepala Satgas Covid-19, Kemenkes Kejaksaan, dan Menkopolhukam Mahfud MD juga menekankan.

Yaitu agar daerah melaksanakan rapat koordinasi daerah untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan Pilkada dan kerawanannya.

Ada tiga isu yang ditekankan Menkopolhukam.

"Pertama, kerawanan karena gangguan konvensional, katakanlah aksi kekerasan konflik dan lain-lain, maupun juga yang spesifik yang baru, yaitu mencegah kegiatan tahapan itu dari penyebaran covid-19," katanya.

Yang kedua adalah mensosialisasikan peraturan KPU tentang tahapan lanjutan yang mungkin belum dipahami.

Lalu yang ketiga adalah mengundang parpol yang ada di daerah-daerah dan calon kontestan untuk menjelaskan dan memahami tentang aturan-aturan.

Baik yang dalam PKPU maupun dalam aturan perundang-undangan lain untuk mencegah terjadinya kerumunan.

Dan kemudian melakukan deklarasi untuk mendukung Pilkada yang aman, damai, lepas dari konflik kekerasan dan juga tidak menjadi media penularan covid-19.