Breaking News:

Pilkada

Bawaslu: Setiap Tahapan dalam Pilkada Serentak 2020 Punya Potensi Konflik

Kalau banyak orang yang harusnya masuk sebagai pemilih, tapi tidak masuk daftar pemilih, ini pasti berpotensi menimbulkan konflik

Editor: Bambang Putranto
Warta Kota
Acara penandatanganan nota kesepahaman antara BNN dan Bawaslu RI di Kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (28/7/2020). 

Wartakotalive.com, Jakarta - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifudin mengatakan, selain potensi kerawanan dipicu oleh pelaksanaan di tengah pandemi Covid-19, pilkada serentak 2020 juga menyimpan potensi konflik yang dipicu oleh berbagai kemungkinan kecurangan yang bisa melibatkan penyelenggara pemilu.

Mulai dari bersikap curang, hingga keputusan lembaga pengadilan.

Hal itu disampaikan Afifudin dalam webinar Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia dalam rangka puncak perayaan Hari Perdamaian Dunia, Senin (21/9/2020).

Afifudin menilai, Pilkada di saat wabah seperti saat ini tidaklah mudah.

Di satu sisi lembaga penyelenggara pemilu harus melakukan berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi hingga pengawasan lapangan, namun di sisi lain bahaya kesehatan akibat virus corona tetap terbuka.

"Jadi prasyarat dilaksanakannya pilkada ini adalah jika protokol kesehatan diterapkan, baik oleh penyelenggara, pemilih, maupun peserta," kata Afifudin.

Tentu saja berbagai pembatasan harus dilakukan. Misalnya, untuk pengumpulan massa dalam rapat umum hanya boleh dihadiri 50 orang.

Pasangan Bakal Calon Kandidat Pilkada Tangsel, Muhamad-Saraswati menyerahkan bantuan sebanyak 10.000 alat rapid test kepada warga Tangsel. Bantuan itu diserahkan secara simbolis kepada sejumlah perwakilan petugas medis, mulai dari klinik swasta, rumah sakit umum, rumah sakit swasta dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangsel di Komplek Perumahan Vila Melati Mas, Serpong Utara, Tangsel pada Minggu (20/9/2020).
Ilustrasi - Pasangan Bakal Calon Kandidat Pilkada Tangsel, Muhamad-Saraswati menyerahkan bantuan sebanyak 10.000 alat rapid test kepada warga Tangsel. Bantuan itu diserahkan secara simbolis kepada sejumlah perwakilan petugas medis, mulai dari klinik swasta, rumah sakit umum, rumah sakit swasta dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangsel di Komplek Perumahan Vila Melati Mas, Serpong Utara, Tangsel pada Minggu (20/9/2020). (Istimewa)

Selain itu, dari sisi anggaran, biayanya menjadi lebih mahal. Sebagai contoh, KPU saja mengajukan anggaran triliunan rupiah demi memastikan petugasnya tak mengidap Covid atau terpapar Covid ketika turun ke lapangan.

Nah untuk potensi konflik, Bawaslu sudah mengingatkan potensi kekecewaan para bakal calon maupun pendukung yang gagal ditetapkan oleh KPUD setempat di dalam waktu dekat.

"Misalnya ada calon yang tidak masuk sebagai calon karena ada syarat yang kurang, sehingga mereka kecewa, mereka melakukan unjuk rasa dan seterusnya. Kami mengirim surat ke daerah soal ini. Termasuk calon yang lolos proses selebrasinya jangan berlebihan," ucapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved