Breaking News:

PSBB Jakarta

Pimpinan DPRD DKI Dorong Eksekutif Buat Perda Penindakan Operasi Yustisi PSBB

Pimpinan DPRD DKI Dorong Eksekutif Buat Perda Penindakan Operasi Yustisi PSBB

Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Kementerian Sekretaris Negara pada Kamis (13/2/2020). Kedatangan Prasetio ke sana untuk melaporkan dugaan manipulasi soal surat rekomendasi pembangunan sirkuit Formula E di Kawasan Monas. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pimpinan DPRD DKI Jakarta mendorong eksekutif untuk menaikan status Peraturan Gubernur (Pergub) soal pengenaan sanksi pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Legislator memandang, status hukum Pergub Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, kurang kuat untuk menjerat pelanggar operasi yustisi PSBB yang dilakukan petugas.

“Inisiatif kami membuat Perda mengenai aturan penindakan yustisi, sebagai penguat karena mereka (pemerintah daerah) bertindak kan nggak atas dasarnya, yaitu Perda jadi nggak bisa,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pada Jumat (18/9/2020).

Prasetyo mengaku, telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Polda Metro Jaya untuk membuat Perda penindakan pelanggar operasi yustisi dengan Pemprov DKI Jakarta.

Perda pelanggaran PSBB, kata dia, sudah dibuat lebih dulu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sumatera Barat.

Bantu UMKM dan Masyarakat via Tokopedia Nyam, Ini Makanan dan Minuman Paling Populer selama Pandemi

“Tapi kemarin (Rabu, 16/9/2020) karena kebetulan pak Sekda (Saefullah) meninggal dunia, jadi bubar (tertunda). Mungkin Senin (21/9/2020) atau Selasa (22/9/2020) kami (bahas) ini,” ujar Prasetyo.

“Tapi intinya kami mau buat Perda itu, inisiatif dari DPRD DKI Jakarta,” tambah dia.

Menurutnya, pertimbangan lain untuk menaikan status hukum Pergub menjadi Perda karena berkaca pada wabah Covid-19 yang tak kunjung selesai.

Harapannya, masyarakat lebih patuh terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Pemkab Bekasi Optimalkan Peran Pokdarwis Dalam Kembangkan Potensi Wisata

“Kami mengatur supaya bagaimana masyarakat juga disiplin terhadap aturan saja, termasuk SOP (standar operasional prosedur) dari WHO karena kalau mereka nggak disiplin yah risikonya kita akan bertambah penyebarannya (Covid-19),” jelas dia.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo menyatakan bakal mempercepat proses pembentukan Perda tersebut di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.

Sebelum masuk dalam pembahasan di Bapemperda, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta lebih dulu membuatkan jadwal pembentukan Perda.

Laga Tandang Pakai Bus Tak Jadi Masalah Bagi para Pemain Bhayangkara FC

Adapun pembentukan Perda telah tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 239 dijelaskan, pemerintah daerah diperkenankan membentuk Perda berdasarkan insiatif di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) karena keadaan luar biasa atau berstatus darurat.

“Kami rapat Bamus langsung diarahkan ke Bapemperda dong untuk dibahas yah,” ungkapnya. (faf)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved