Breaking News:

Permenhub Tentang Keselamatan Pesepeda Sudah Terbit, Ini Komentar Ketua Ketua B2W Putut Soedarjanto

Meski demikian Putut Soedarjanto memiliki sejumlah catatan terkait Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keselamatan Pesepeda tersebut.

Warta Kota/Joko Supriyanto
Warga tumpah ruah di kawasan Bundaran Hotel Indonesia melakukan olahraga bersepeda. Minggu (23/8). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keselamatan Pesepeda sudah terbit dan mendapat respon dari berbagai kalangan, salah satunya Ketua Bike to Work (B2W) Putut Soedarjanto.

Menurut Putut Soedarjanto terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keselamatan Pesepeda menunjukkan bahwa ada perhatian pemerintah terhadap keberadaan sepeda di jalan raya.

"Pandangan saya, secara keseluruhan ini baik menurutku, memang masih ada hal yg kurang. Tapi setidaknya keluarnya aturan ini menunjukkan perhatian pemangku kebijakan akan keberadaan sepeda di jalan raya khususnya sbg alat transportasi," ujar Putut Soedarjanto.

Meski demikian Putut Soedarjanto memiliki sejumlah catatan terkait Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keselamatan Pesepeda tersebut.

Ini Aturan Bersepeda di Jalan, dari Harus Pakai Rem Hingga Spakbor, Tak Ada Aturan Pakai Helm

Seperti di pasal 4 ayat 1 misalnya, spakbor  dikecualikan untuk sepeda balap, sepeda gunung, dan jenis sepeda lain sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

"Perundangan undangan yg mana ? Misal sepeda lipat, sepeda tandem atau sepeda kargo adakah undang-undang yg mengatur ?," ujarnya.

Kemudian, lanjut Putut Soedaryanto, didi BAB V ketentuan lain-lain, Pemerintah daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan sepeda di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya.

Permenhub Diterbitkan, Atur Sepeda Wajib Pakai Spakbor, Bel, dan Pedal dengan Pemantul Cahaya

Penentuan jenis dan penggunaan sepeda sebagai dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini bisa jadi penerapan peraturan sepeda di jalan raya berbeda-beda di setiap daerah.

"Sementara tentang jalur sepeda yang ada di pasal 13 poin C, memang harus kita kaji lebih dalam, hubungannya dg posisi lajur bus, di sisi kanan atau sisi kiri ? Lalu saya tdk melihat UULAJ no 22 tahun 2009 menjadi rujukan di permen tersebut," ujarnya.

Halaman
1234
Editor: Murtopo
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved