Breaking News:

Virus Corona Jabodetabek

Diterapkan WHF 75 Persen, Begini Suasana Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memutuskan memberlakukan sistem work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Warta Kota/Muhammad Azzam
Suasana area Kompek Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (17/9/2020). 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Muhammad Azzam

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi memutuskan memberlakukan sistem work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penerapan WFH sebanyak 75 persen ASN sudah dimulai sejak Senin (14/9/2020) sampai batas waktu yang belum ditentukan atau ada keputusan lebih lanjut.

Pantauan Wartakotalive.com, diberlakukannya WFH bagi ASN membuat area Komplek Pemda Kabupaten Bekasi sepi tak seperti biasanya.

Jumlah RW Zona Merah di Bekasi Meningkat Jadi 107 Lokasi, Ini Buktinya

Suasana area Komplek Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (17/9/2020).
Suasana area Komplek Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (17/9/2020). (Warta Kota/Muhammad Azzam)

Hampir semua Dinas berkantor di area Komplek Pemda Kabupaten Bekasi tersebut.

Parkiran mobil-mobil pejabat dari sejumlah Dinas juga terlihat hanya beberapa saja. Para ASN yang biasanya terlihat di depan kantor maupun jalanan hanya beberapa saja.

Namun, untuk aktvitas bagian pelayanan seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Pemkab Tangerang Tutup Sementara Perusahaan yang Pegawainya Positif Corona

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju, menjelaskan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menpan yakni 75 persen WFH.

"Jadi pegawai yang diperbolehkan bekerja di kantor sebesar 25 persen disesuaikan dengan masing-masing Perangkat Daerah," kata Uju.

Uju menuturkan meski diterapkan WFH untuk pelayanan masyarakat tetap harus berjalan. Apalagi dinas yang bersifat pelayanan kepada masyarakat seperti Disdukcapil dan DPMPTSP.

Wakapolda Jabar Sebut Sanksi PSBB Jangan Memberatkan Masyarakat

"Pelayanan jangan sampai terganggu. Dan jika diperlukan harus hadir,” terang Uju.

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved