Breaking News:

Tempat Usaha Buka Layanan Makan di Tempat, Satpol PP DKI Kenakan Sanksi Tutup Operasional

Pemerintah daerah mewajibkan, pengelola hanya membuka layanan pesan antar atau melalui ojek online demi menghindari kerumunan di lokasi.

Warta Kota
Petugas Satpol PP Jakarta Utara menyingkirkan kursi di kantin pergudangan Central Cakung, Rorotan, Jakarta Utara pada Selasa (15/9/2020). 

WARTAKOTALIVVE.COM, JAKARTA - Satpol PP DKI Jakarta menutup 23 tempat usaha selama dua hari pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Senin (14/9/2020) dan Selasa (15/9/2020).Tempat usaha itu yang ditutup selama 1 x 24 jam itu terdiri dari restoran, warung makan, kafe, dan sebagainya.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan, jenis pelanggarannya beragam, namun yang paling banyak membuka layanan makan dan minum di tempat. Sementara pemerintah daerah mewajibkan, pengelola hanya membuka layanan pesan antar atau melalui ojek online demi menghindari kerumunan di lokasi.

Polda Metro Jaya Masih Buru Pelaku Pembunuhan dan Mutilasi Pria di Apartemen Kalibata City

VIDEO: Idris - Imam Serahkan Perbaikan Dokumen ke KPU Kota Depok dan Dinyatakan Lengkap

“Mereka (kesalahannya) ada yang berulang, kalau nggak salah yang kafe daerah Tebet, Jakarta Selatan sehingga tindakan progresif kami berlakukan,” kata Arifin saat dihubungi pada Rabu (16/9/2020). Arifin mengatakan, sanksi yang diberlaukan ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Sejauh ini, kata dia, baru dua tempat yang dijerat denda progresif, sementara jenis pelanggaran lain seperti tak membawa atau memakai masker dengan benar belum ada sanksi progresif. “Tempat-tempat yang ditutup itu tersebar di berbagai wilayah, dan Jakarta Selatan banyak juga,” ungkap Arifin.

Manajer Persita Tak Permasalahkan Persita Raih Imbang di Laga Uji Coba Lawan Klub Liga 3 Banten

Kepala BKPP Siapkan Sanksi Sedang untuk Lurah Benda Baru Perusak Fasilitas SMAN 3 Kota Tangsel

Pemberian sanksi itu, dijelaskan dalam Pasal 12 ayat 1 bahwa restoran, kafe, rumah makan, dan warung makan yang tidak mengikuti protokol kesehatan Covid-19 akan dikenakan sanksi berupa penutupan paling lama 1 x 24 jam. Bila mereka melakukan kesalahan yang sama sebanyak satu kali dapat dikenakan denda Rp 50 juta, kesalahan kedua Rp 100 juta, dan kesalahan ketiga Rp 150 juta.

Apabila setiap pelaku usaha atau penanggung jawab tempat kerja tersebut tidak mampu membayar dendanya, pemerintah akan menutup usaha mereka selama tujuh hari sampai mereka membayarkan denda administrasi tersebut.

Pandemi Covid-19, Esti Puji Lestari Pilih Bikin Buku

Bali United Akan Hadapi Persikabo 1973 di Laga Perdana Lanjutan Liga 1 2020 1 Oktober Mendatang

Sementara, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur sudah menindak 49 tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan. Angka tersebut tercatat sejak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kembali diberlakukan pada Senin (16/9/2020) hingga Rabu (19/6). “Tempat usaha terdiri dari perkantoran dan rumah makan,” kata Kasatpol PP Jakarta Timur, Budhy Novian, Rabu (16/9/2020).

Budhy mengatakan rata-rata tempat usaha melanggar protokol kesehatan seperti tidak mengurangi jumlah karyawan hingga 25 persen, tidak menjaga jarak antarpegawai, dan masih menyediakan layanan makan di tempat untuk restoran. Tercatat ada 13 perusahaan ditutup selama 1 x2 4 jam, dua tempat usaha dikenakan sanksi 1 x 24 jam, dan 34 tempat usaha dikenakan sanksi tertulis.

Jumlah Pencari Kerja yang Daftar Online di Website Infoloker Kabupaten Karawang Tembus 13 Ribu Orang

Polisi Tangkap Pengemudi Mercy yang Sempat Cekcok dan Tabrak Pengemudi Lain di Exit Tol Alam Sutra

“Perusahaan non-esensial yang melanggar ketentuan jumlah karyawan kita kenakan sanksi penutupan 3 x 24 jam,” kata Budhy. Salah satu tempat usaha yang ditutup sementara yakni PT Kianis Pratama. Satpol PP Jakarta Timur menutup kantor yang berada di kawasan Pulogadung tersebut lantaran mempekerjakan karyawan dengan jumlah di atas 25 persen.

Perusahaan kategori non-esensial yang bergerak dalam bidang penyewaan forklift ini pun dikenakan sanksi penutupan sementara selama 3 x 24 jam. Budhy berharap perusahaan lain juga menerapkan protokol kesehatan Covid-19 agar tidak timbul klaster baru di lingkungan perkantoran. Budhy menjelaskan alasan mengapa perusahaan tidak menerapkan peraturan tersebut. “Alasannya karena mereka tidak paham,” kata dia.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Agus Himawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved