Breaking News:

Virus Corona Jabodetabek

Kembali Terapkan Kebijakan WFH di Pemkab Bekasi, Hanya 25 Persen ASN yang Masih Ngantor

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memutuskan kembali memberlakukan sistem work from home (WFH).

Dok Humas Pemkab Bekasi
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Uju 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI--- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memutuskan kembali memberlakukan sistem work from home (WFH).

Hal itu menyusul terjadinya peningkatan kasus serta penerapan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM).

"Iya terhitung sejak 14 September 2020 para ASN melaksanakan WFH," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju, dalam siara pers yang diterima pada Rabu (16/9/2020).

Lagi, Satu Dokter di Kabupaten Bekasi Meninggal Akibat Covid-19, Bertugas di Jakarta

Pemkab Bekasi Batasi Aktivitas Warga Sampai Pukul 21.00 WIB

Uji menuturkan penerapan WFH ini tidak 100 persen pegawai, akan tetapi 25 persen tetap berkerja di kantor, khususnya mereka yang terkait pelayanan.

“Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menpan yakni 75 persen WFH. Itu tetap disesuaikan dengan masing-masing Perangkat Daerah, jangan sampai pelayanan terganggu. Dan jika diperlukan harus hadir,” terang Uju.

Uju menegaskan, pelayanan terhadap masyarakat meskipun sebagian pegawai mejalani WFH, tetap berjalan.

Teman Sejiwa Ingin Pesan Kopi Janji Jiwa dan Jiwa Toast, Sekarang Lebih Mudah Lewat Aplikasi Jiwa+

Ia mengungkapkan, pelayanan online juga akan terus dimaksimalkan untuk mengurangi banyaknya kontak interaksi secara langsung.

“Pelayanan alternatif juga terus kita lakukan, kita terus mengoptimalkan pelayanan online juga untuk mengurangi kontak. Bisa kita buatkan transit di luar ruangan, agar tidak ada penumpukan di dalam ruangan, tentunya dengan protokol kesehatan yang lebih ditingkatkan lagi,” beber dia.

Executive GM Bandara Soekarno-Hatta Agus Haryadi: Terkait Covid-19, Berharap Tak Ada Klaster Airport

Uju menyampaikan, upaya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang akan dilakukan di Kabupaten Bekasi dengan pola memetakan wilayah. Mulai dari Desa yang diduga memiliki resiko tinggi untuk menimbulkan potensi penularan Covid-19, nantinya akan dilakukan pengetatan dan pembatasan aktifitas.

“Kita akan melakukan pemetaan wilayah dan aktivitas sehingga kami bisa mengoptimalkan pengawasan tersebut dan dapat menerapkan sanksi yang sejalan dengan Surat Edaran Gubernur pada 12 September,” jelas Uju

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Wito Karyono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved