Breaking News:

Berita Video

VIDEO: Polda Metro Jaya Harap Pemprov DKI Ajukan Perda Operasi Yustisi Protokol Kesehatan

"Kita juga mendorong kepada pemerintah daerah untuk segera membuat Perda-nya. Peraturan daerah ini untuk memperkuat

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Ahmad Sabran
istimewa
Polresta Tangerang bersama Pemkab Tangerang dan Kodim 0510 Tigaraksa menggelar Operasi Yustisi pada Senin (14/9/2020). Kegiatan ini dilaksanakan di Bunderan 1, Citra Raya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan hasil rapat koordinasi pihaknya dengan stake holder lain terkait teknis pelaksanaan operasi yustisi protokol kesehatan, Senin (14/9/2020), disepakati membentuk satgas-satgas mulai dari tingkat Provinsi sampai ke kecamatan.

"Hasil rapat kemarin, memang kita akan membentuk satgas-satgas. Baik itu di tingkat provinsi sampai kecamatan. Yang isinya sama semuanya dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Pengadilan dan Kejaksaan. Satuan tugas ini untuk melakukan yustisi penindakan kepada masyarakat," kata Yusri di Mapolda Metro Jaya, Selasa (15/9/2020).

Dasar penindakan katanya adalah Pergub 79 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

"Kita juga mendorong kepada pemerintah daerah untuk segera membuat Perda-nya. Peraturan daerah ini untuk memperkuat kita punya dasar hukum dalam melakukan suatu penindakan yustisi baik itu dalam bentuk melakukan penerapan tipiring atau dengan aturan-aturan yang ada," kata Yusri.

Dengan perda kata dia penindakan operasi yustisi makin memiliki dasar hukum kuat, karena Perda disahkan pula oleh DPRD DKI atau legislatif.

"Kalau Pergub kan hanya oleh Gubernur saja, sementara Perda ada peran DPRD atau legislatif. Jadi dasar hukum makin kuat untuk melakukan penindakan, atau tipiring," kata Yusri.

Dengan Perda kata dia pelibatan pengadilan dan kejaksaan dalam operasi yustisi makin kuat. "Jika dengan Pergub, pengadilan dan kejaksaan tidak bisa terlibat lebih jauh," katanya.

Selain itu dengan Perda kata Yusri pihaknya juga dapat menyiapkan sejumlah Undang-undang dan Pasal KUHP untuk penerapan sanksi yang lebih berat bagi pihak yang melanggar. "Mulai dari undang-undang karantina kesehatan dan undang-undang pengendalian wabah penyakit, serta Pasal 212, 216 dan 218 KUHP," ujar Yusri.

Saat ini kata dia, tim unit kecil lengkap (UKL) satgas operasi yustisi yang terdiri dari personel gabungan TNI, Polri, Pemprov DKI, Pengadilan dan Kejaksaan sudah terbentuk, mulai dari tingkat Polda sampai ke Polres dan Polsek di Jakarta.

"Mereka akan bergerak masif setelah mempetakan kemungkinan adanya klaster baru, untuk melakukan penindakan. Mulai dari perkantoran, tempat usaha hingga pasar dan sarana publik akan dipantau," katanya.(bum)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved