Breaking News:

PSBB Jakarta

TNI-Polri Gelar Patroli Skala Besar di DKI Jakarta, Pantau Penerapan Protokol Kesehatan

Penindakan katanya tetap dilakukan secara humanis dan persuasif, namun tegas. Penindakan bisa dengan membubarkan kerumunan atau penerapan sanksi

Warta Kota/Budi Malau
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan sebagai upaya preventif atau pencegahan penyebaran Covid-19, satuan tugas operasi yustisi protokol kesehatan yang terdiri dari TNi, Polri, aparat Pemprov DKI, pihak Pengadilan dan Kejaksaan, akan menggelar patroli skala besar setiap hari, terutama di malam hari.

"Jika di jalan kita temukan pelanggaran protokol kesehatan baik oleh perorangan, tempat usaha, atau adanya kerumunan lebih dari 5 orang, maka kita lakukan penindakan," kata Yusri di Mapolda Metro Jaya, Selasa (15/9/2010).

Penindakan katanya tetap dilakukan secara humanis dan persuasif, namun tegas.

"Penindakan bisa dengan membubarkan kerumunan atau penerapan sanksi. Untuk sanksi kami mengedepankan aparat pemda, tapi dari TNI dan Polri tetap mendampingi," katanya.

Yusri menjelaskan, dari hasil rapat koordinasi pihaknya dengan stake holder lain, soal teknis pelaksanaan operasi yustisi protokol kesehatan, Senin (14/9/2020), disepakati untuk membentuk satgas-satgas mulai dari tingkat Provinsi sampai ke kecamatan.

"Hasil rapat kemarin, memang kita akan membentuk satgas-satgas. Baik itu di tingkat provinsi sampai kecamatan. Yang isinya sama semuanya, yakni dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Pengadilan dan Kejaksaan. Satuan tugas ini untuk melakukan yustisi penindakan kepada masyarakat," kata Yusri di Mapolda Metro Jaya, Selasa (15/9/2020).

Dasar penindakan katanya adalah Pergub 79 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

"Kita juga mendorong kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov DKI, untuk segera membuat Perda-nya. Peraturan daerah ini untuk memperkuat kita punya dasar hukum, dalam melakukan suatu penindakan yustisi, baik itu dalam bentuk melakukan penerapan tipiring atau dengan aturan-aturan yang ada," kata Yusri.

Dengan Perda kata dia penindakan operasi yustisi makin memiliki dasar hukum kuat, karena Perda disahkan pula oleh DPRD DKI atau legislatif.

"Kalau Pergub kan hanya oleh Gubernur saja, sementara Perda ada peran DPRD atau legislatif. Jadi dasar hukum kita makin kuat untuk melakukan penindakan, atau tipiring," kata Yusri.

BERITA FOTO: Hati-hati Melintas Ada Perbaikan Lubang Gorong-gorong

Jelang Penetapan Paslon KPU Karawang Himbau Tak Ada Arak-arakan

Dengan Perda pula, tambah Yusri, pelibatan pengadilan dan kejaksaan dalam operasi yustisi makin kuat. "Jika dengan Pergub, pengadilan dan kejaksaan tidak bisa terlibat lebih jauh," katanya.

Selain itu dalam Perda itu menurut Yusri pihaknya dapat menyiapkan sejumlah Undang-undang dan Pasal KUHP untuk penerapan sanksi yang lebih berat bagi pihak yang melanggar. "Mulai dari undang-undang karantina kesehatan dan undang-undang pengendalian wabah penyakit, serta Pasal 212, 216 dan 218 KUHP," ujar Yusri.

Saat ini kata dia, tim unit kecil lengkap (UKL) satgas operasi yustisi yang terdiri dari personel gabungan TNI, Polri, Pemprov DKI, Pengadilan dan Kejaksaan sudah terbentuk, mulai dari tingkat Polda sampai ke Polres dan Polsek di Jakarta.

"Mereka akan bergerak masif setelah mempetakan kemungkinan adanya klaster baru, untuk melakukan penindakan. Mulai dari perkantoran, tempat usaha hingga pasar dan sarana publik akan dipantau," katanya.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Dodi Hasanuddin
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved