Pilkada Serentak
Bawaslu RI Bakal Sanksi Pidana Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Kontestasi Pilkada 2020 Serentak
Tahapan kontestasi Pilkada 2020 serentak yang dilaksanakan di 270 daerah banyak ditemui pelanggaran penerapan protokol kesehatan.
Penulis: Rizki Amana | Editor: Hertanto Soebijoto
lihat foto
Diakui Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, khawatir dengan wabah virus corona atau Covid-19.
Hal tersebut dikatakannya, lantaran mengingat akan banyaknya anggota Bawaslu di daerah yang kini mengalami positif virus corona.
Rahmat Bagja juga khawatir dengan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang pemungutan suaranya sedianya digelar pada Desember 2020.
Dia pun menyampaikan pengalamannya ketika harus berkunjung ke daerah-daerah untuk melakukan supervisi.
• Banyak Pasangan Bakal Calon Bawa Massa, Bawaslu Buka Opsi Rekomendasikan Tunda Pilkada 2020
• TERUNGKAP, Seluruh Calon Bupati Sukabumi Langgar Protokol Kesehatan, Ini Kata Bawaslu
• Banyak Kerumunan saat Pendaftaran, Kemendagri Usulkan agar KPU, Bawaslu Diskualifikasi Bapaslon
Menurutnya banyak anggota Bawaslu yang kurang memperhatikan protokol kesehatan.
Masih banyak anggota Bawaslu di daerah, kata Bagja, yang masih mengajak berjabat tangan atau bahkan cipika-cipiki.
Hal itu disampaikan Bagja dalam Seminar Nasional bertajuk Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Pemilu di Masa Pandemi Covid-19 secara virtual yang digelar NLDC Indonesia dan HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Minggu (6/9/2020).
"Jadi kalaulah mau lah dilihat deg-degannya hati kami, jantungnya Bawaslu ini. Kalau dibuka deg-degan ini kita"
"Karena pada 2020 ini pada saat pandemi ada teman-teman penyelenggara yang terkena, positif covid-19 di salah satu kabupaten kota"
"Sudah besar. Sudah sekitar 30 orang, Bawaslu sendiri. Positif covid-19, sudah diswab," kata Bagja.
Selain itu, Bagja juga khawatir dengan proses distribusi logistik pada penyelenggaran Pilkada 2020.
Menurutnya, merujuk penyelenggaran Pikkada 2019 banyak persoalan antara lain terlambatnya pembukaan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Karena, di antaranya ada permasalahan pada distribusi logistik meski pekerjaan distribusi logistik pada Pilkada 2020 tidak sebanyak Pilkada 2019.
"Kami deg-degan juga di bulan Desember tahun 2020 ini. Kenapa? Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sangihe, Talaud, sampai Pulau Rote. Itu sangat sulit untuk distribusi logistik"
