Pilkada Serentak

Bawaslu RI Bakal Sanksi Pidana Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Kontestasi Pilkada 2020 Serentak

Tahapan kontestasi Pilkada 2020 serentak yang dilaksanakan di 270 daerah banyak ditemui pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Penulis: Rizki Amana | Editor: Hertanto Soebijoto
Warta Kota/Rizki Amana
Ketua KPU RI Arief Budiman (kiri), Ketua Bawaslu RI Abhan (tengah), dan Ketua KPU Kota Tangsel Bambang Dwitoro saat kegiatan simulasi pemungutan suara Pilkada 2020 serentak di kawasan Cilenggang, Serpong, Tangsel, Sabtu (12/9/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, SERPONG - Tahapan kontestasi Pilkada 2020 serentak yang dilaksanakan di 270 daerah banyak ditemui pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Sayangnya, para peserta tahapan Pilkada 2020 serentak seakan tak mempedulikan penerapan protokol kesehatan covid-19 tersebut.

Padahal protokol kesehatan menjadi salah satu cara untuk memutus penyebaran di tengah pihak otoritas pemerintah Indonesia belum dapat mengendalikan penularan infeksi covid-19 di masyarakat.

Video: Komentar Warga Usai Ikut Simulasi Pemungutan Suara

Agar tak menjadi klaster baru penularan infeksi covid-19, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) mengaku sedang mengkaji aturan hukum yang dapat mengikat para pelanggar dengan sanksi yang berlaku.

"Jadi didalam tahapan Pilkada ini kan ada dua prinsip pelanggaran, pelanggaran administrasif dan pidana. Kalau yang administrasif menjadi kewenangan penyelenggara KPU," kata Ketua Bawaslu RI, Abhan saat ditemui di kawasan Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (12/9/2020).

 Jakob Oetama Tutup Usia, Ini Profil Pendiri Sekaligus Presiden Komisaris Kompas Gramedia

 Anies Baswedan Takziah Rabu Malam, Mengaku Kagum dengan Jakob Oetama Sejak Kuliah

Abhan menjelaskan, sanksi administratif yang diberikan bagi para peserta Pilkada 2020 serentak masih bersifat persuasif berupa teguran lisan maupun tertulis.

Tak hanya sampai disitu, Abhan menegaskan sanksi lain pun dapat dijatuhkan bilamana para pelanggar enggan menghiraukan teguran-teguran yang diberikan pihak KPU.

Bahkan pihaknya dapat menggugat para pelanggar protokol kesehatan dengan sanksi pidana sesuai Undang-Undang (UU) yang mengaturnya.

Abhan mengatakan, terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan covid ini, memang di Undang-Undang Pilkada tidak diatur.

 Gubernur Banten: Tidak Ada Rem Darurat, Sejak Awal PSBB Jalan Terus

"Tetapi bukan berarti ketika tidak ada UU Pilkada apakah ada aturan lain di luar itu, ya ada di UU KUHP, UU Karantina Kesehatan, UU Penyebaran Wabah bahkan Keputusan Menteri Kesehatan pun ada sanksi administrasi dan juga ada pidananya," ujar Abhan.

"Pidananya karena ini wilayah pada pidana umum maka Bawaslu akan meneruskan dugaan-dugaan pidanan kepada aparat penyidik kepolisian agar ditindaklanjuti dengan penerapan ketentuan pidana di UU, selain UU Pilkada," tandasnya.

Bawaslu Khawatir Virus Corona: Deg-degan Ini Kita

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved