Breaking News:

PSBB Jakarta

Ini 11 Bidang Usaha yang Diperbolehkan Tetap Bekerja di Kantor, saat PSBB Jakarta Diberlakukan lagi

Melalui kebijakan rem darurat dan penetapan status PSBB, kegiatan perkantoran non esensial di wilayah Jakarta harus tutup dan melaksanakan WFH.

Editor: Mohamad Yusuf
Tribunnews/Jeprima
Aktivitas pegawai saat hari pertama kerja pada masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2020). Hari Pertama Kerja di Kantor Saat PSBB Transisi. Pada masa PSBB Transisi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau proporsi karyawan perkantoran hanya 50 persen dari keseluruhan pekerja dan sisanya bekerja dari rumah dengan pembagian jadwal kerja dua shift. 

"Kegiatan belajar tetap berlangsung dari rumah seperti yang sudah berjalan selama ini. Seluruh usaha makanan seperti rumah makan diperbolehkan tetapi tidak boleh menerima pengunjung untuk makan di tempat, dan hanya boleh menerima pesanan untuk dibawa pulang atau diantar," tambah Anies.

Dalam masa PSBB kali ini, lanjutnya, tempat ibadah akan melakukan penyesuaian yaitu masih boleh membuka terbatas bagi warga setempat dengan menerapkan protokol yang sangat ketat.

Artinya, rumah ibadah raya, yang jamaahnya dari berbagai daerah, seperti Masjid Raya, belum boleh buka.

Di sisi lain, rumah ibadah di kampung, untuk warga di kampung tersebut, masih boleh buka.

Gubernur Anies menekankan bahwa khusus daerah yang memiliki jumlah kasus tinggi, kegiatan beribadah harus dilakukan di rumah.

Meskipun demikian, Gubernur Anies menyebut lebih baik bila beribadah dilakukan di rumah.

Gubernur Anies menjelaskan indikator utama dalam keputusan tersebut adalah tingkat kematian (Case Fatality Rate) dan tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupancy Ratio).

Baik untuk tempat tidur isolasi, maupun ICU yang semakin tinggi dan menunjukkan bahwa Jakarta berada dalam kondisi darurat.

"Maka, dengan melihat kedaruratan ini, tidak ada pilihan lain bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat segera,' katanya.

"Dalam rapat Gugus Tugas Percepatan Pengendalian covid-19 di DKI Jakarta disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar seperti masa awal dahulu, bukan lagi PSBB Transisi," tambahnya.

 Mau Dijual untuk Biaya Kuliah Anak dan Hidup, Sapi Warga ini Ditembak Mati Polisi

 Pelaporan untuk Puan Maharani Ditolak Bareskrim, Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang Langsung Menyerah

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved