Breaking News:

PSBB Jakarta

Ini 11 Bidang Usaha yang Diperbolehkan Tetap Bekerja di Kantor, saat PSBB Jakarta Diberlakukan lagi

Melalui kebijakan rem darurat dan penetapan status PSBB, kegiatan perkantoran non esensial di wilayah Jakarta harus tutup dan melaksanakan WFH.

Editor: Mohamad Yusuf
Tribunnews/Jeprima
Aktivitas pegawai saat hari pertama kerja pada masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2020). Hari Pertama Kerja di Kantor Saat PSBB Transisi. Pada masa PSBB Transisi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau proporsi karyawan perkantoran hanya 50 persen dari keseluruhan pekerja dan sisanya bekerja dari rumah dengan pembagian jadwal kerja dua shift. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali mewajibkan perkantoran untuk melakukan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Hal itu dilakukan dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta yang akan kembali diterapkan pada Senin (14/9/2020).

Di mana itu sebagai langkah kebijakan rem darurat (Emergency Brake Policy).

Sebagai upaya untuk menekan angka penularan pandemi covid-19 yang semakin naik pada PSBB Masa Transisi Fase I.

 Nyaris Kena Tipu di Instagram, Kaesang Langsung Bikin Panik Pelakunya, Begini Kronologinya

 Menag Sebut Radikalisme-Anak Good Looking, Fadli Zon: Sebaiknya Menteri ini Diganti Saja Pak Jokowi

 

"Melalui kebijakan rem darurat dan penetapan status PSBB, kegiatan perkantoran non esensial di wilayah Jakarta harus tutup dan melaksanakan mekanisme bekerja dari rumah (work from home)," kata Anies dalam siaran tertulis PPID DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Artinya, lanjut Anies, hanya ada 11 bidang usaha esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal dan tidak boleh beroperasi penuh seperti biasa, dengan penerapan pembatasan jumlah karyawan.

Adapun seluruh izin operasi tambahan bagi bidang usaha non esensial yang didapatkan ketika masa awal PSBB dahulu, baik oleh Pemprov DKI maupun oleh Kementerian Perindustrian, tidak lagi berlaku.

 Mau Dijual untuk Biaya Kuliah Anak dan Hidup, Sapi Warga ini Ditembak Mati Polisi

 Pelaporan untuk Puan Maharani Ditolak Bareskrim, Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang Langsung Menyerah

Maka harus mendapatkan evaluasi ulang bila merasa perlu mendapat pengecualian.

Berikut 11 usaha yang masih diperbolehkan bekerja di kantor:

  1. Perusahaan kesehatan
  2. Usaha bahan pangan
  3. Energi Telekomunikasi dan teknologi informatika
  4. Keuangan
  5. Logistik
  6. Perhotelan
  7. Konstruksi
  8. Industri
  9. Strategis
  10. Pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu
  11. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari

"Selain itu seluruh tempat hiburan juga harus tutup. Tempat hiburan yang dikelola Pemprov DKI seperti Ancol, Ragunan, Monas, juga taman-taman kota akan ditutup," kata Anies dalam siaran tertulis PPID DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved