Breaking News:

Berita Bekasi

Pemkot dan DPRD Bekasi Gelar Sidang Paripurna Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2020

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang pertama di Indonesia yang merevisi RPJMD salah satunya untuk mengakomodir kebijakan penanganan Covid-19

Humas Pemkot Bekasi
Acara Sidang Paripurna Pemkot dan DPRD Kota Bekasi membahas rancangan atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2020. 

Sedangkan proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah bertambah Rp 374,829 Milyar dipengaruhi adanya penerimaan hibah BOS pusat, Dana Insentif Daerah (DID) dan Bantuan Keuangan dari Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Belanja tidak langsung (BTL) turun Rp 329,177 milyar disebabkan pengurangan terbesar pada belanja pegawai dipengaruhi oleh pembaharuan data aparatur sipil negera (ASN), sementara belanja tidak terduga (BTT) bertambah Rp 141,682 miliar bersumber dari hasil penyesuaian pendapatan dan refocusing belanja yang akan digunakan dalam penanganan kondisi darurat seperti penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19.

Belanja langsung penunjang urusan (BPLU) bertambah Rp 30,408 milyar yang salah satunya disebabkan pengalihan pembayaran gaji TKK pada bulan Januari 2021 atas pekerjaan bulan Desember 2020 yang sama menindaklanjuti perubahan peraturan dalam perencanaan dan penanggaran.

Belanja Langsung Urusan (BLU) secara komulatif bertambah Rp 190,629 miliar bersumber dari pencantuman dana transfer dan penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya yang sudah digunakan diantaranya untuk menunjang target capaian program serta dalam rangka pemulihan ekonomi dan penanganan serta pengendalian dampak Covid-19 memperhatikan instruksi Mendagri nomor 05 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan perubahan APBD Tahun 2020.

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang pertama di Indonesia yang merevisi RPJMD salah satunya untuk mengakomodir kebijakan penanganan dan pemulihan Covid-19.

Tujuan dari revisi RPJMD yakni :

1. Menyelaraskan ulang dengan regulasi terbaru terkait perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan reformasi birokasi

2. Mengidentifikasi ulang dan menyusun sistematika permasalahan dan potensi untuk memperjelas proses perwujudan visi dan pencapaian butir-butir misinya secara realistis dan rasional

3. Mengidentifikasi isu-isu strategis terkini

4. Menyeleksi dan menganalisis ulang program kegiatan prioritas yang akan di kerjakan.

5. Merumuskan ulang kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan RPJMD tahun 2018-2023 berikut strategi pengendalian dan evaluasi pelaksanaanya.

Usai penyampaian sambutan Wali Kota Bekasi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyerahkan laporannya ke Ketua DPRD Kota Bekasi sekaligus menandatangani nota kesepakatan revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023. (abs)

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Feryanto Hadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved