Breaking News:

Berita Bekasi

Pemkot dan DPRD Bekasi Gelar Sidang Paripurna Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2020

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang pertama di Indonesia yang merevisi RPJMD salah satunya untuk mengakomodir kebijakan penanganan Covid-19

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Feryanto Hadi
Humas Pemkot Bekasi
Acara Sidang Paripurna Pemkot dan DPRD Kota Bekasi membahas rancangan atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2020. 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI -- Pemerintah Kota dan DPRD Bekasi menggelar Sidang Paripurna membahas rancangan atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2020 serta dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepakatan revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Acara dihadiri Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Sekretaris Daerah Reny Hendrawaty segenap para esselon II dan III yang mengikuti sidang paripurna tersebut.

Hadir pula Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairuman J. Putro beserta ketiga wakil DPRD Kota Bekasi dan segenap anggota legislatif.

Pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 169 yang mengatur bahwa hasil rancangan atas perubahan KUA dan Perubahan PPAS disusun berdasarkan dokumen perubahan RKPD Tahun 2020.

Proyek Pengerjaan DDT, Perlintasan Sebidang Dekat Stasiun Bekasi Ditutup Satu Arah

Penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun 2020 yang sedianya dilakukan pada minggu ke 1 Agustus Tahun 2020 mengalami keterlambatan, dikarenakan penetapan perubahan RKPD Provinsi sebagai bahan acuan penetapan perubahan Kota Bekasi yang seharusnya ditetapkan pada minggu ketiga Juli.

Secara makro perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2020 diawali dengan proyeksi perubahan kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2020 menjadi Rp 5,306 triliun turun Rp 520,523 milyar atau sekitar 8,93 persen dari target APBD tahun 2020 sebesar Rp 5,826 triliun.

Khususnya penerimaan pendapatan yang bersumber dari PAD turun sebesar Rp 865,146 milyar atau 24,67 persen dari target awal diakibatkan pengaruh penurunan aktifitas perekonomian masyarakat dampak pandemi Covid 19.

Namun mengacu terhadap kebijakan penyesuaian pendapatan daerah atau kebijakan refocusing yang sudah ditetapkan melalui perubahan penjabaran ketiga APBD tahun 2020, proyeksi penerimaan PAD justru meningkat sebesar Rp 125,321 miliar.

"Kami optimis bahwa target penerimaan PAD hingga akhir tahun akan tercapai melalui kebijakan stimulus pajak daerah serta kelonggaran penerapan PSBB bagi pelaku usaha serta pelaksanaan monitoring sumber pendapatan daerah secara intens oleh perangkat daerah dengan penanganan pengendalian pandemi Covid-19," kata Rahmat, Selasa (8/9/2020).

Proyeksi penerimaan bersumber dan pengembangan turun sebesar Rp 30,206 milyar dari Rp 1,662 triliun menjadi Rp 1,632 triliun yang dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan nasional terkait pengelolaan transfer ke daerah.

Covid-19 di Bekasi, Penularan Lewat Klaster Keluarga Masih Tinggi

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved