Breaking News:

Ibu Kota Pindah

Pemerintah Tunda Bangun Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, Pagu Anggaran Diusulkan Naik Rp 1,7 T

Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pagu anggaran 2021 sebesar Rp 1,7 triliun atau naik sekitar Rp 240 miliar dari pagu awal sebesar Rp 1,5 triliun.

Editor: Yaspen Martinus
Dok Bappenas
Disain NKRI Boulevard di Ibu Kota baru di Pulau Kalimantan. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pemerintah memutuskan menunda pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, karena masih fokus menangani pandemi Covid-19.

"Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di hold (tunda)," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa di ruang rapat KK 1 DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Meski terjadi penundaan pembangunan, kata Suharso, pemerintah tetap melanjutkan segala persiapan terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Mantan Jamintel Pernah Telepon Djoko Tjandra Saat Masih Buron, Kejaksaan Agung Belum Niat Periksa

"Kami tetap melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga, seperti Samarinda dan Balikpapan," ucap Suharso.

Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pagu anggaran 2021 sebesar Rp 1,7 triliun atau naik sekitar Rp 240 miliar dari pagu awal sebesar Rp 1,5 triliun.

Alokasi anggaran dukungan untuk tim komunikasi dan koordinasi rencana strategis ibu kota negara masuk dalam program perencanaan pembangunan nasional, yang dialokasikan sekitar Rp 831,40 miliar.

DAFTAR 5 Provinsi Paling Banyak Terima Subsidi Gaji Rp 600 Ribu dari Pemerintah, Jakarta Nomor Satu

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah telah menyelesaikan draf Rancangan Undang-undang Ibu Kota Baru.

"Minggu depan saya harapkan, insyaallah kami sampaikan ke DPR," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Menurut Jokowi, ibu kota baru nantinya dikelola oleh Badan Otorita Ibu Kota, tetapi masih di bawah administratif Provinsi Kalimantan Timur.

 Pengamat Bilang Banjir Jakarta 1 Januari 2020 Bukan Kiriman, Ini Buktinya

"Tapi nanti kan ini dibaca di Dewan (DPR), yang paling penting saya kemarin titip Bappenas yang menyiapkan ini ada fleksibilitas organisasi. Jadi ada kecepatan di situ," tutur Jokowi.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved