Berita Jakarta
Pimpinan DPRD DKI Jakarta Nyatakan Anggota Dewan Tak Bisa Menolak Raperda Pertanggungjawaban Anies
Hal itu dikatakan Taufik menyusul empat fraksi yang menolak P2APBD yang disampaikan Anies. Keempat Fraksi itu adalah Golkar, NasDem, PSI dan PAN.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dodi Hasanuddin
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik, memastikan, anggota DPRD DKI tidak memiliki hak untuk menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI tahun 2019.
Soalnya penetapan APBD 2019 itu sudah disahkan bersama antara eksekutif dan legislatif pada 2018 silam.
“Aturan itu ada di UU Nomor 23 tahun 2014 maupun PP Nomor 12 tahun 2018. Jadi tidak ada hak menolak karena APBD-nya sudah disahkan bersama, sehingga tinggal mencocokan saja,” kata Taufik usai rapat paripurna Raperda P2APBD pada Senin (7/9/2020).
Hal itu dikatakan Taufik menyusul adanya empat fraksi yang menolak P2APBD yang disampaikan Anies. Keempat Fraksi itu adalah Golkar, NasDem, PSI dan PAN.
Sementara lima Fraksi Demokrat, Gerindra, PKS, PKB-PPP dan PDI Perjuangan setuju dengan laporan P2APBD yang disampaikan Anies. “Jadi bentuknya rekomendasi, bukan menolak karena itu mengacu pada aturan,” ujar Taufik.
Menurutnya, UU dan PP yang membahas soal P2APBD idealnya harus dimasifkan lagi kepada anggota dewan. Harapannya, mereka lebih paham terhadap tupoksinya mengenai paripurna Raperda P2APBD tersebut.
“Saya kira perlu penjelasan lebih lanjut tentang aturan-aturan itu pada sleuruh anggota dewan,” imbuh dia.
• Sudah Berusia 69 Tahun, Aktor Senior Piet Pagau Dikabarkan Positif Covid-19
• Sekali Mencetak Gol Joao Felix Malah Ketagihan Menjebol Gawang Lawan
Sebelumnya, empat Fraksi di DPRD DKI Jakarta memilih walk out atau keluar ruangan saat rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI tahun 2019 pada Senin (7/9/2020).
Mereka memilih keluar karena hasil reses anggota dewan tidak ditindaklanjuti oleh eksekutif.
Mereka juga memandang, laporan yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Mereka yang menyampaikan interupsi dari Fraksi PAN, Golkar, PSI dan NasDem.
“Interupsi pimpinan, kami dari Partai Golkar menolak P2APBD, dan kami memutuskan untuk walk out,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco pada Senin (7/9/2020).
