Breaking News:

Berita Nasional

Selain Dilaporkan ke Polisi, Puan Maharani Juga akan Dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

Sebelumnya PPMM mendatangi Bareskrim Polri, Jumat (4/9/2020) sekira pukul 15.00, untuk melaporkan Puan Maharani atas pernyataannya itu.

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Feryanto Hadi
YouTube@PDIP Perjuangan
Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani saat mengumumkan nama-nama calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2020 di Jakarta, Jumat (28/8/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, KEBAYORAN BARU--Ketua Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) David mengatakan selain melaporkan ke Bareskrim Polri, pihaknya juga akan melaporkan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani ke Mahkaman Dewan Kehormatan (MKD) DPR RI.

Pelaporan terkait pernyataan Puan saat pengumuman pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Sumatera Barat, Rabu (2/9/2020).

Dimana pernyataan Puan dianggap telah menghina dan menyakiti masyarakat Sumatera Barat, dengan mengatakan 'Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila'.

"Jadi setelah laporan ke polisi ini, kita akan ke MKD untuk buat laporan juga, Senin atau Selasa pekan depan. Kalau laporan ke kepolisian kan itu pidananya, tapi ke MKD unsur kedewanannya, dimana ia sebagai Ketua DPR RI," kata David di Bareskrim Polri, Jumat (4/9/2020).

Laporkan Puan Maharani ke Mabes Polri, Kelompok Warga Minang Pastikan Tidak Ada Unsur Politis

Jadi Idola Baru Berkat Kecantikannya, Wika Salim Bantah Rumor Dipacari Polisi: Saya Masih Available

Sebelumnya PPMM mendatangi Bareskrim Polri, Jumat (4/9/2020) sekira pukul 15.00, untuk melaporkan Puan Maharani atas pernyataannya itu.

"Kami Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Minang pada hari ini akan melaporkan Puan Maharani yang mana sebagai Ketua DPR RI dalam kesempatan yang lampau, telah menghina masyarakat Sumatera Barat," kata Ketua PPMM David, di Bareskrim Polri, Jumat.

Menurut David, pihaknya melaporkan Puan dengan beberapa pasal terkait pernyataannya itu.

"Yakni Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 14 serta 15 UU Nomor 1 tahun 1946," katanya.

Menurut David, ia.membawa sejumlah barang bukti dalam pelaporan yakni flashdisk rekama suara Puan Maharani atas pernyataannya di Yotube, dan screen shoot di media online.

Fadli Zon: Hanya Orang yang Tak Ngerti Sejarah Ragukan Dukungan Masyarakat Sumbar terhadap Pancasila

David memastikan pelaporannya tidak ada hubungannya dengan politik.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved